Jatim, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten segera mengerahkan alat berat untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan akses jalan provinsi tertutup dan jalur penghubung antardesa terputus sehingga menghambat aktivitas serta mobilitas warga.
“Bencana banjir dan longsor yang menutup akses jalan provinsi hingga memutus jalur warga ini adalah alarm keras. Kita tidak boleh hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Penanganan darurat dan mitigasi menyeluruh harus segera dilakukan di lapangan untuk melindungi keselamatan warga,” ujar Dewanti, Selasa (3/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, meluasnya bencana di kawasan Malang Raya tidak terlepas dari persoalan lingkungan, terutama berkurangnya kawasan tangkapan air dan alih fungsi lahan di wilayah hulu.
Menurut mantan Wali Kota Batu tersebut, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek ekologis dapat menurunkan daya dukung lingkungan. Kondisi ini membuat wilayah hilir semakin rentan terhadap bencana longsor maupun luapan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
“Pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis membuat daya dukung lingkungan menurun drastis. Akibatnya, wilayah hilir dan jalur lintasan menjadi rentan diterjang longsor serta luapan air,” ujar mantan Wali Kota Batu tersebut.
Dewanti menegaskan, penanganan darurat harus menjadi prioritas pemerintah, termasuk mempercepat pembersihan material longsor yang menutup akses jalan dengan mengerahkan alat berat. Langkah tersebut diperlukan agar jalur transportasi warga kembali terbuka dan distribusi bantuan maupun mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.
Selain penanganan darurat, ia mendorong percepatan reboisasi atau penanaman kembali kawasan hutan yang gundul. Menurutnya, program pemulihan lingkungan tersebut perlu menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
Dewanti juga menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, serta relawan di lapangan. Sinergi tersebut dibutuhkan agar proses penanganan darurat, perbaikan infrastruktur, dan evakuasi warga dapat berjalan cepat tanpa hambatan.
“Pemerintah harus hadir cepat. Perbaikan infrastruktur jalan yang tertutup longsor harus segera diselesaikan. Ke depan, sinkronisasi tata ruang Malang Raya berbasis kelestarian lingkungan menjadi hal yang mutlak untuk dibenahi bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang pada Senin (2/11/2026) dini hari. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam, akses jalan terputus, serta kerusakan pada sejumlah infrastruktur.
Berdasarkan keterangan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Sadono Irawan, laporan sementara mencatat bencana banjir dan tanah longsor terjadi di tujuh kecamatan.
Ketujuh wilayah tersebut meliputi Kecamatan Ampelgading, Bantur, Dampit, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, dan Tirtoyudo. Pemerintah daerah diharapkan segera mempercepat penanganan di lokasi terdampak, terutama pada akses jalan yang terputus agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
