Bandung, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat (Jabar) merekomendasikan agar Presiden Jokowi, tidak menaikan harga BBM jenis Pertalite.
Rekomendasi itu dihasilkan dalam Rakerwil PDI Perjuangan Jabar wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
Baca: Rieke Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Subsidi BBM
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono di Bandung Jumat (26/8).
Alasan tidak menaikan harga BBM Pertalite, kata dia, mengacu pada pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022.
Kepala negara menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.
Apalagi, kata Ono, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.
Baca: Said Minta Masyarakat Tak Biarkan Kapolri Berdiri Sendiri
"Walau dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM Subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan. Maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memperketat penyaluran bbm subsidi kepada rakyat yang berhak dan memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan umkm. Sehingga, subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran," kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
Rekomendasi ini, kata dia, akan diteruskan ke Rakerwil PDI Perjuangan di wilayah lain.
Rakerwil PDI Perjuangan dilaksanakan di 5 Wilayah dengan tempat kegiatan di Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran.
