Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi menyayangkan terjadinya kekosongan blangko KTP-el di Kecamatan Tambelang.
Pasalnya, ketersediaan blangko KTP harusnya masih aman, mengingat ketua partainya yang kini menjabat sebagai Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah menggelontorkan anggaran untuk pengadaan blangko saat pembahasan APBD Perubahan.
Baca: Ganjar Pranowo Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana
“Terkait pelayanan di kecamatan kurang maksimal, seharusnya itu menjadi koreksi. Ketika blangko habis harusnya jemput bola ke dinas, jangan diam saja yang akhirnya menyusahkan masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, kepada Radar Bekasi, Minggu (7/12).
Pria yang akrab disapa Jio itu menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi prioritas dalam anggaran 2025, baik di Disdukcapil maupun Bapenda. Karena itu, kekosongan blangko dinilai merugikan masyarakat yang membutuhkan dokumen penting secara mendesak.
“Kita nggak tahu apakah dia (masyarakat yang mengurus KTP) itu ngurus berkasnya buat kepentingan yang mendesak. Nah itu harus diprioritaskan, jadi pihak kecamatan itu harus mengejar bola di Disdukcapil, karena ketersediaan blangko. Anggaran Perubahan 2026 itu ada untuk pengadaan blangko KTP,” jelasnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif
Jio menduga Disdukcapil tengah mempersiapkan pembelian blangko baru, mengingat pengadaannya harus melalui Kementerian Dalam Negeri dan tidak bisa dicetak sendiri.
“Kalau pun blangko KTP di Tambelang kosong, ya harusnya camat juga gerak cepat berkoordinasi dengan Disdukcapil agar dari kecamatan lain yang ketersediaan blangkonya masih banyak bisa dioper, jadi nggak sampai masyarakat yang dirugikan,” ucapnya
