Jakarta, Gesuri.id - Rentetan persoalan dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT kian menakutkan. Dua hari terakhir lebih dari seratus siswa keracunan.
Musababnya, diduga dari menu yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program MBG. Pada Selasa, (22/7/2025) hampir 200 siswa SMPN 8 Kupang mengalami kejadian itu.
Hari yang sama, SD Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu di Kabupaten Kupang juga mengalami peristiwa serupa. Akibatnya siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Sehari setelah itu, giliran SMAN 1 Tambolaka di Sumba Barat Daya ikut mengalami nasib yang sama.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT menanggapi berbagai peristiwa yang dilatari MBG. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Yunus Takandewa menyebut situasi itu menyedihkan. Para pihak yang berkaitan harus bertanggungjawab.
"Ini program Pemerintah pusat. Tentu sudah melewati beberapa standar dan prosedur menyediakan makanan untuk khalayak, terutama anak-anak. Bisa saja menimbulkan traumatik, gangguan kesehatan," ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Program ini sangat mengecewakan. Persoalan ini sebetulnya serius dan tidak dianggap sepele. Aparat Kepolisian, harus segera melakukan penelusuran lebih jauh. Indikasi pengabaian standarisasi makanan dan prosedur oleh pengelola.
Yunus menyebut rangkaian kasus itu dimulai dari Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sikka, dan saat ini Sumba Barat Daya.
Sehingga, lanjut Yunus, pengelola yang abai dengan standarisasi harus diproses hukum. Sebab, kekecewaan dari program ini juga dirasakan oleh orang tua.
Yunus mengaku reaksi orang tua itu harus menjadi atensi bersama.
"Ini rasa-rasanya sudah keterlaluan. Sebaiknya dihentikan sementara karena ini kejadian pertama berulang, kedua berdekatan waktu yang bisa menimbulkan rasa takut, trauma dan dampak lainnya," katanya.
Yunus juga merespons adanya dugaan monopoli pada pengelolaan MBG. Harusnya berbagai tahapan dan asas transparansi dilakukan sejak awal.
Seringkali, penguatan standarisasi dari makan hingga pengelolaan, justru dilakukan saat ada persoalan.
Dengan kejadian semacam ini, para pengelola harus mengevaluasi dan tidak memaksakan sesuatu yang bisa menimbulkan efek buruk.
"Patut kita sayangkan kalau memang terjadi monopoli. Padahal ini bertujuan memberi dampak buat anak-anak, ada perputaran ekonomi di suatu wilayah. Standarisasi itu bukan hanya pada makan, tapi seluruh prosedur, bahan baku, dapur steril," ujarnya.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
Kalau standarisasi itu tidak dilalui dengan transparan dan akuntabel, kata dia, maka kegagalannya akan sangat terasa.
Apalagi jangkauan setiap dapur itu cukup luas. Yunus menyebut, monopoli menjadi bom waktu yang terus menimbulkan kegagalan berulang.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT ini menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan akan menyuarakan masalah ini saat paripurna DPRD NTT bersama Pemerintah. Beberapa kali kesempatan, fraksi telah menyampaikan sejumlah catatan.
"Sudah pasti menjadi sorotan PDI Perjuangan. Secara cermat dan hati-hati pada program ini. Harus betul-betul meyakinkan kita dan memenuhi berbagai macam kriteria," katanya.
