Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Pegunungan Spei Yan Bidana dengan tegas menolak alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sejumlah wilayah di Papua.
Sebab dampak negatif sawit berupa bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatera, adalah ancaman serius bagi kehidupan masyarakat Papua ke depan.
“Saya sejak dulu tegaskan untuk tolak perkebunan sawit masuk ke Papua, terutama Pegunungan Bintang. Kami tetap menjaga hutan kami karena menjadi sumber air bagi kehidupan seluruh Papua. Sebab wilayah kami itu pusat air bagi Papua,” kata Spei Bidana di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia periode 2024–2029 di Jakarta.
Baca: Jelang Rakernas PDI Perjuangan, Ganjar Tegaskan Pilkada
Spei Bidana yang juga Bupati Pegunungan Bintang dua periode ini menegaskan, dirinya tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan Papua dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini juga telah dirumuskan dalam momentum Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026.
Menurut Spei, konsep pembangunan di Papua harus berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang menghormati alam, budaya, serta hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, dirinya secara tegas menyatakan penolakan terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal.
“Menjaga hutan Papua tetap lestari adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya masyarakat Papua, tetapi juga negara. Oleh karena itu, kami menolak perkebunan sawit di Tanah Papua. Pembangunan harus selaras dengan alam, bukan merusaknya. Hutan adalah sumber kehidupan masyarakat Papua,” tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Kandidat Doktor UGM ini menambahlan, Tanah Papua yang kaya akan keanekaragaman hayati dan paru-paru dunia dengan lebih dari 80 % adalah hutan alam, perlu dipertimbangkan sebagai hutan terakhir di dunia yang masih terjaga dan lestari, selain hutan Amazone.
Namun, perubahan iklim yang makin hari makin memprihatinkan melalui risiko iklim seperti banjir, longsor, abrasi dan lain sebagai nya diperparah dengan konversi lahan yang masif mempercepat kerusakan ekosistem dan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Total luas hutan di Papua sekitar 41 juta Ha dan perlu diperhatikan dengan hati-hati dalam impelementasi pembangunan, dimana masyarakat adat yang berdiam di wilayah hutan setidaknya sekitar 80-an % yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hubungan saling ketergantungan yang kuat dengan alam sebagai penyedia sumber penghidupan seperti pangan dan papan juga identitas budaya tetap terjaga. Karena hutan itu mama bagi kita orang Papua,” tutur mantan Kepala Bappeda Pegubin ini.
