Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengapresiasi dukungan Pemerintah Jepang yang mengerahkan kapal kenegaraan JS Kunisaki beserta personel dan peralatan pendukung melalui misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Kedatangan JS Kunisaki disambut Krisantus bersama Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa, pada Kamis (10/9/2026).
Kapal tersebut membawa sejumlah perlengkapan pendukung operasi bencana, termasuk tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook. Helikopter tersebut diproyeksikan memperkuat operasi pemadaman dari udara melalui water bombing sekaligus membantu distribusi logistik ke kawasan yang sulit dijangkau menggunakan transportasi darat.
Menurut Krisantus, bantuan dari Jepang tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus kerja sama kemanusiaan yang sangat berarti bagi Kalimantan Barat. Terlebih, JS Kunisaki membutuhkan waktu sekitar 11 hari untuk menempuh perjalanan hingga tiba di wilayah tersebut.
“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini,” katanya.
Krisantus menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan Karhutla, terutama karena luasnya kawasan lahan gambut. Kebakaran di lahan jenis ini tidak selalu terlihat dari permukaan karena api dapat menjalar dan bertahan di bawah tanah.
“Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” jelasnya.
Karakteristik lahan tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan ketelitian, ketangguhan dan peralatan yang sesuai. Kehadiran tiga unit CH-47 Chinook diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan dalam menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani dari darat.
“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” tegas Krisantus.
Selain karakteristik lahan gambut, ketersediaan air juga menjadi kendala dalam operasi pemadaman. Sejumlah sungai mengalami penyusutan debit sehingga air laut masuk ke aliran sungai dan menyebabkan air menjadi asin.
“Air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” ungkapnya.
Untuk menentukan sasaran operasi, pemerintah akan melakukan koordinasi lintas instansi. Titik-titik kebakaran yang telah terdeteksi akan menjadi dasar penentuan lokasi penanganan bersama TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” kata Krisantus.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Keseriusan pemerintah pusat dalam menangani Karhutla di Kalbar, menurutnya, turut terlihat dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.
“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Di sisi lain, Krisantus meminta dunia usaha, terutama pemegang Hak Guna Usaha (HGU), tidak lepas tangan terhadap persoalan Karhutla. Ia menegaskan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga wilayah yang berada dalam pengelolaannya.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tuturnya.
Menurut Krisantus, penanganan Karhutla tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan harus ikut mengambil peran agar kebakaran tidak berkembang semakin luas.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” tegasnya.
Terhadap perusahaan pemegang HGU yang tidak menjalankan kewajibannya, pemerintah pusat juga telah menyiapkan langkah evaluasi. Bahkan, sanksi terberat dapat berupa pencabutan izin HGU.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” lugas Krisantus.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan Jepang melalui misi HADR menjadi tambahan kekuatan penting dalam menghadapi Karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha diharapkan terus diperkuat.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” pungkasnya.
