Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot, menegaskan pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk penanganan sampah pariwisata, sebagai bagian utama dalam kebijakan pembangunan pariwisata nasional.
Menurut Banyu Biru, kebijakan pembangunan pariwisata tidak boleh mengabaikan risiko kebencanaan. Ia mendorong agar mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi program pendukung, melainkan terintegrasi dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Ia juga mengusulkan agar mulai 2026, setiap pengembangan destinasi wisata wajib dilengkapi dengan perencanaan mitigasi bencana. Hal tersebut mencakup penyediaan sistem peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, serta pelatihan kebencanaan bagi pelaku dan pekerja pariwisata.
Ia menilai, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang besar, namun juga menghadapi kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. “Banjir, abrasi pantai, kenaikan muka air laut, hingga bencana geologis menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan destinasi wisata dan keselamatan wisatawan,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
Selain isu kebencanaan, Banyu Biru menyoroti persoalan sampah pariwisata yang dinilai semakin serius di sejumlah destinasi unggulan. Menurutnya, pengelolaan tourism waste perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan ekonomi sirkular, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta pelibatan aktif masyarakat lokal.
“Pariwisata tidak boleh tumbuh dengan mengorbankan lingkungan. Jika alam rusak, pariwisata juga akan runtuh,” katanya.
Banyu Biru menambahkan, Komisi VII DPR RI akan terus mengawal kebijakan pariwisata agar selaras dengan perlindungan lingkungan, keselamatan publik, dan prinsip keberlanjutan, sehingga pariwisata Indonesia dapat tumbuh secara tangguh, aman, dan bertanggung jawab bagi generasi mendatang.
