Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui pembebasan lahan sebagai kendala dalam pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
"Terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, kendalanya pembebasan lahan. Kalau pendanaan oleh investor tidak ada masalah karena sudah ada dukungan pemerintah," kata Menteri PUPR di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7).
Basuki menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik "Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu" yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Presiden Jokowi Tagih Janji Penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu
Jalan tol Cisumdawu sepanjang 61,70 kilometer dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dengan nilai investasi mencapai Rp8,41 triliun.
"Jadi sepanjang 60 kilometer itu dukungan pemerintah 28,62 kilometer. Jadi tidak ada masalah pendanaan, yang ada hanya pembebasan lahan," tambah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalili untuk menangani persoalan tersebut.
"Bapak Menteri ATR ditugaskan akan menangani (kendala tanah) karena bukan hanya harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum, jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," ujar Menteri PUPR.
Menurut dia, pembangunan Tol Cisumdawu saat ini sudah mencapai 81,6 persen konstruksi, sementara pembebasan lahan sudah selesai 91,23 persen.
"Ini seluruhnya akan diselesaikan targetnya operasional September 2021," ungkap Basuki.
Sementara untuk seksi III-VI pengerjaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol. Di seksi III sepanjang 4,5 kilometer, pembangunannya sudah mencapai 95,76 persen, sedangkan pembebasan lahannya telah mencapai 99,76 persen dengan target selesai September 2020.
Selanjutnya pada seksi IV-VI sepanjang 29,17 kilometer, pembangunan konstruksinya baru mencapai 5 persen dan ditargetkan selesai September 2021.
Dalam rapat, Presiden Jokowi menegur lambatnya pembebasan lahan.
"Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat, kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama Kementerian ATR/BPN," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menugaskan untuk melengkapi peraturan teknis pelaksana baik di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan.
"Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati. Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-berulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. sebetulnya solusinya itu," tegas Presiden.
Baca: Presiden Beberkan Kendala Pembangunan Dua Jalan Tol
Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pembangunannya terbagi dalam enam seksi yaitu seksi I Cileunyi — Rancakalong dan seksi II Rancakalong — Sumedang dikerjakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kelayakan investasi.
Selanjutnya seksi III Sumedang — Cimalaka, seksi IV Cimalaka — Legok, seksi V Legok — Ujung Jaya dan seksi VI Ujung Jaya—Dawuan dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabar Tol yang merupakan entitas anak usaha BUMN PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).
