Jakarta, Gesuri.id — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mempertanyakan keabsahan data Kementerian PPN/Bappenas yang mencatat sebanyak 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada 2026.
Anggota Banggar DPR RI, MY Esti Wijayati, menilai angka tersebut perlu diverifikasi ulang karena berbanding jauh dengan data yang selama ini dibahas Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sorotan tajam tersebut disampaikan Esti dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pjs. Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Esti mengungkapkan bahwa berdasarkan pembahasan di Komisi X DPR RI, alokasi anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp14 triliun sebenarnya ditargetkan hanya untuk sekitar 11.000 sekolah. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menjelaskan dasar pencantuman angka 71.744 sekolah yang dipaparkan Bappenas.
"Dalam paparan yang saya terima, capaian sektor pendidikan mencatat 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada 2026. Padahal, anggaran di Dikdasmen sebesar Rp14 triliun itu untuk 11.000 sekolah. Berbulan-bulan kami tanyakan, tidak pernah ada jawaban. Apakah benar angka 71.000 ini? Kita tidak menginginkan angka besar di atas kertas tetapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan," tegas Esti.
Ia menekankan bahwa keselarasan data sangat krusial agar indikator pembangunan yang disampaikan pemerintah mencerminkan realita sebenarnya. Esti pun meminta agar perbedaan data tersebut tidak sekadar dijawab secara umum, melainkan dibuktikan melalui rincian daftar sekolah penerima bantuan.
Menanggapi kritikan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa data 71.744 sekolah tersebut valid. Menurutnya, lonjakan angka terjadi akibat adanya penambahan alokasi anggaran hingga akhir 2026. Pemerintah menyatakan siap membuka dan menyerahkan data perinci sekolah penerima bantuan untuk diverifikasi.
"Valid, Bu. Anggaran tersebut sudah ditambahkan sehingga mencakup 71.000 sekolah sampai akhir tahun nanti. Anggaran yang dibahas saat diskusi dengan Ibu mungkin sebelum ada penambahan. Jika dibutuhkan, Dirjen Anggaran siap memberikan data lengkap mengenai sekolah mana saja yang menerima," terang Purbaya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Merespons dinamika tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta Komisi X DPR RI segera menggelar rapat verifikasi bersama Kemendikdasmen dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin akurasi data pemerintah.
"Ada dua hal. Pertama, mohon Komisi X menggelar rapat dengan Menteri Dikdasmen untuk memastikan apakah angka dari Bappenas ini cocok atau tidak. Jika memang tidak cocok, nanti kita bedah lebih dalam di Panja. Pak Dirjen Anggaran juga sudah menyatakan siap menyerahkan datanya," ujar Said.
Berdasarkan paparan Bappenas, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan sarana-prasarana pendukung menjadi salah satu program prioritas di sektor pendidikan. Program ini disokong oleh Anggaran Pendidikan 2027 sebesar Rp820,9 triliun, yang juga dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Unggulan Terintegrasi (SUG) dan Sekolah Rakyat (SR).
