Jakarta, Gesuri.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tidak berhenti pada angka makro semata. Ia menegaskan pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja formal, serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Said saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, serta Pejabat Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Said menekankan bahwa target pertumbuhan 6 persen harus dibarengi penguatan sektor riil agar Indonesia tidak terus terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
“Pertumbuhan boleh 6 persen jika pertumbuhan itu inklusif. Artinya, pertumbuhan itu tidak sekadar tumbuh, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Said.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa di tengah masyarakat melalui bergeraknya aktivitas sektor riil yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.
“Sektor riil bergerak sehingga kita ini tidak masuk dalam kategori jebakan berpendapatan menengah terus-menerus. Kita sudah kalah jauh dengan Filipina dan Vietnam. Oleh karenanya, ketika effort pemerintah mau tumbuh 6 persen, kita harapkan bukan sekadar tumbuh,” ungkapnya.
Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN 2027:
Target Pertumbuhan Ekonomi: Diproyeksikan sebesar 6,0 persen.
Asumsi Makro: Nilai tukar rupiah dipatok pada level Rp17.500 per dolar AS.
Belanja Negara: Dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendanai delapan klaster prioritas pembangunan.
Rasio Gini: Sasaran ketimpangan ditetapkan pada rentang 0,367 hingga 0,371.
Selain itu, Said menyoroti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu indikator riil untuk mengukur aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan. Ia mempertanyakan apakah kenaikan target pertumbuhan ekonomi nantinya benar-benar diikuti oleh peningkatan transaksi dan konsumsi publik.
“Pertumbuhan itu ukurannya sederhana, kalau tumbuh 6 persen kita lihat PPN-nya naik tidak? Kalau PPN-nya tidak naik, maka ada yang salah dengan pertumbuhan kita,” tegasnya.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Dalam kesempatan yang sama, Said juga mengingatkan pemerintah agar lebih cermat menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran RAPBN 2027, menyusul ditemukannya sejumlah perbedaan angka antara nota keuangan dan dokumen fisik yang diterima oleh DPR RI.
Menanggapi catatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya akan segera melakukan perbaikan serta penyelarasan data selama masa pembahasan di Panitia Kerja (Panja).
“Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya, Pak,” ujar Purbaya.
Said menegaskan kembali bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan, sehingga keberhasilannya tidak hanya tampak pada indikator makro, melainkan dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
