Jakarta, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk segera menyusun rencana rekonstruksi fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang rusak akibat bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kejelasan perencanaan dan konsolidasi lintas lembaga sangat mendesak agar proses pemulihan tidak mandek akibat sekat birokrasi dan ketidakjelasan kewenangan.
Desakan tersebut disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Rapat tersebut membahas evaluasi pemulihan layanan kesehatan pascabencana di NTT serta penanganan bencana di wilayah Sumatera.
Charles mengapresiasi respons cepat Kementerian Kesehatan dalam menyediakan layanan darurat. Namun, ia mengingatkan bahwa fokus pemerintah harus segera bergeser ke tahap rekonstruksi mengingat kerusakan infrastruktur kesehatan di lokasi terbilang masif.
Berdasarkan paparan Kemenkes, sebanyak 160 dari total 166 puskesmas di Flores terdampak bencana, dengan 46 unit di antaranya mengalami rusak berat.
"Pertanyaan saya ke depan, dalam proses rekonstruksi ini, siapa yang akan menjadi lead atau penanggung jawab utama untuk membangun kembali faskes di Flores? Apakah Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, atau Pemerintah Daerah?" tegas Charles.
Ia mewanti-wanti agar pembangunan faskes tidak terhambat akibat sikap saling tunggu antara pemerintah pusat dan daerah.
"Saya berharap sudah ada rencana rekonstruksi yang terkonsolidasi sejak saat ini. Pengalaman penanganan di Sumatra kemarin memakan waktu sangat lama. Jangan sampai nanti kita duduk di sini lagi hanya untuk saling menyalahkan," sindirnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Selain infrastruktur, Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti krisis bahan medis habis pakai (BMHP) di faskes terdampak. Berdasarkan laporan para kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit setempat, stok BMHP di sejumlah faskes hanya cukup untuk kebutuhan dua hingga tiga hari.
Charles membeberkan temuan memprihatinkan saat meninjau langsung lapangan, di mana seorang balita korban gempa terpaksa mendapat penanganan seadanya.
"Kami menemukan anak berusia lima tahun korban gempa mengalami patah tulang, tetapi belum dibalut gips karena stoknya habis. Akhirnya, kaki anak tersebut hanya dibalut menggunakan sampul buku atau kardus. Saya minta masalah BMHP ini betul-betul direncanakan dan diselesaikan dengan cepat," tegasnya.
Ia meminta Kemenkes menjamin kelancaran distribusi BMHP agar pelayanan medis darurat tidak terputus. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak akan optimal tanpa jaminan kepastian pasokan medis dan percepatan rekonstruksi faskes.
