Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan bagi korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak terhenti sebatas pada masa tanggap darurat semata.
Pemulihan kesehatan masyarakat terdampak harus dilakukan secara berkesinambungan, mencakup pendampingan kesehatan mental hingga pengawasan ketat terhadap penyebaran penyakit di lokasi pengungsian.
Desakan tersebut ditegaskan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Rapat tersebut beragenda evaluasi penanganan dan pemulihan layanan kesehatan pascabencana di NTT serta penanganan bencana di wilayah Sumatra.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Charles, yang ikut serta dalam kunjungan kerja ke Flores, menyoroti dampak trauma psikologis pascabencana yang berpotensi berlangsung jangka panjang, terutama bagi anak-anak yang kehilangan anggota keluarga.
"Dampak trauma tidak hanya terjadi saat bencana berlangsung, apalagi bagi anak-anak. Efeknya bisa bersifat jangka panjang hingga memengaruhi pembentukan karakter mereka," ujar Charles.
Ia menggambarkan salah satu potret pilu yang ditemuinya langsung di Flores, di mana terdapat delapan anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya sekaligus akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti kuat pentingnya pendampingan psikologis yang sistematis dan berkelanjutan.
"Saya berharap penanganan kesehatan mental bagi korban bencana tidak berhenti saat masa tanggap darurat selesai pada 6 September mendatang. Bagaimana perencanaan jangka menengah dan panjangnya? Bagaimana pembagian tanggung jawab dengan pemerintah daerahnya?" cetusnya.
Selain isu trauma, Charles menggarisbawahi pentingnya penguatan surveillance atau pemantauan kondisi kesehatan berkala di kantong-kantong pengungsian yang dihuni sekitar 180 ribu warga. Langkah ini krusial untuk mencegah serta menangani merebaknya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan penyakit kulit.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Ia juga meminta Kementerian Kesehatan bergerak aktif menjangkau posko-posko pengungsian mandiri yang berskala kecil di sekitar tempat tinggal warga.
"Banyak pengungsian kecil yang didirikan warga karena masih takut gempa susulan. Posko-posko ini rawan luput dari pendataan dan bantuan. Tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan harus bisa menjangkau dan mendata mereka," tegas Charles.
Lebih jauh, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan pemerintah agar menjamin ketersediaan obat bagi pengungsi penderita penyakit kronis, seperti tuberkulosis (TB) dan orang dengan HIV (ODHIV), agar pengobatan mereka tidak terputus.
"Penyakit-penyakit kronis ini tidak boleh putus obat. Kita harus pastikan setiap pengungsi yang mengidap penyakit kronis tetap mendapatkan pasokan obat secara rutin," tegasnya.
Kesinambungan pengobatan dinilai sangat vital karena terhentinya konsumsi obat dapat memicu resistensi obat, memperburuk kualitas hidup pasien, hingga meningkatkan risiko kematian. Oleh sebab itu, Kemenkes diharapkan mampu menjamin sistem layanan kesehatan pascabencana bekerja menyeluruh—baik untuk fisik maupun mental warga terdampak.
