Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menolak rencana Kementerian Koperasi menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak membatasi kebebasan ASN dalam menggunakan penghasilan maupun menentukan tempat berbelanja.
“Saya tidak setuju kalau itu disalurkan melalui Kopdes. Ini harus berjalan seperti biasa. Pengembangan koperasi memang perlu dilakukan, namun tak boleh mengorbankan kebebasan pegawai maupun masyarakat dalam menentukan tempat berbelanja,” tegas Benhur.
Pernyataan Benhur tersebut dikutip dari laman Facebook PDI Perjuangan, Selasa (27/10/2026). Ia menegaskan bahwa pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat tetap penting, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan pegawai dan masyarakat luas.
Benhur menilai, kebijakan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes tidak boleh mengabaikan hak pegawai untuk menentukan sendiri penggunaan penghasilannya. Upaya memperkuat koperasi seharusnya dilakukan dengan mendorong daya saing dan kemudahan akses, bukan dengan membatasi pilihan masyarakat dalam bertransaksi.
Selain menyoroti kebebasan ekonomi ASN, Benhur juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan lokasi dan kemudahan akses dalam pengembangan Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, koperasi yang dibangun jauh dari pusat aktivitas masyarakat berpotensi sepi pembeli karena sulit dijangkau. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar pengembangan koperasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan memiliki keberlanjutan usaha.
Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Benhur menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat. Ia berharap setiap kebijakan nasional turut mempertimbangkan kondisi dan kepentingan daerah.
“Saya punya hak dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai Ketua DPRD, saya juga ingin memberi saran kepada Presiden memikirkan yang terbaik untuk kepentingan daerah,” pungkasnya.
Benhur menilai, kebijakan ekonomi perlu dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan koperasi, kebebasan pegawai dalam mengelola penghasilan, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan di daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan terkait Kopdes Merah Putih tidak menimbulkan beban baru bagi ASN maupun membatasi pilihan masyarakat. Pengembangan koperasi, menurutnya, harus tetap berorientasi pada manfaat ekonomi yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
