Badung, Gesuri.id - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menolak wacana revisi batas ketinggian bangunan yang saat ini maksimal 15 meter.
Hal itu ditegaskan Giri Prasta dihadapan rombongan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Bali yang melakukan kunjungan kerja di Puspem Badung, Bali.
Baca: Pelayanan PDAM Badung Buruk, Bupati Naik Pitam
Adapun kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama itu bertujuan membahas revisi Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali.
“Kalau ketinggian bangunan, kami di Badung kurang sepakat melebihi batas ketinggian, karena sama artinya kita melakukan pengingkaran terhadap warisan,” tegas Bupati Giri Prasta.
Warisan yang dimaksud sang Bupati adalah Bhisama PHDI, yang menegaskan batas ketinggian bangunan maksimal setinggi pohon kelapa atau 15 meter.
Terkait pengembangan rumah sakit (RS) Sanglah yang dijadikan alasan revisi batas itu, menurut Bupati Giri Prasta bisa ditanggulangi dengan pembangunan RS dengan fasilitas lengkap di tiap Kabupaten. Dengan begitu, pasien dapat tertangani di kabupaten, kecuali pasien yang kondisinya sangat darurat.
Bupati Giri Prasta menambahkan, hanya hotel Inna Grand Bali Beach Sanur yang ketinggiannya melebihi aturan. Hal itu karena hotel tersebut dibangun sebelum Perda disusun.
Selain itu, membuat bangunan melebihi batas maksimal ketinggian juga bisa dilakukan untuk kebutuhan darurat negara dengan dispensasi.
"Kalau misalnya dibutuhkan oleh negara, untuk keadaan darurat silakan. Itu akan diberikan pengecualian,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Baca: Pemkab Badung Resmikan 'Command Center'
Bupati Giri Prasta juga menolak apartemen di wilayahnya. Sebab, menurut Giri Prasta, hal itu tidak sesuai dengan aspek adat dan budaya di Bali.
“Kami juga berharap di Bali tidak ada apartemen, kalau kami di Badung jelas menolak, karena aspek ke-Tuhan-an niskala jadi tolong jaga dengan baik warisan ini,” tegasnya.
