Majalengka, Gesuri.id - Bupati Majalengka Karna Sobahi mengungkapkan Dana Desa yang dikucurkan sejak beberapa tahun lalu ke semua desa dengan nilai milyaran rupiah hingga kini belum memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastuktur ataupun ekonomi di pedesaan.
Bupati Majalengka khawatir, bantuan dana melalui Alokasi Dana Desa ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh desa sehingga kondisi pembangunan di tiap desa selama ini masih tetap stagnan. Hal itu seolah tidak ada pasokan dana besar ke desa.
Baca: Patung Bung Karno, Inspirasi dan Pengingat Ideologi
“Adanya Dana Desa menurut saya sekarang tidak ada efek kejut, harusnya dengan adanya Dana Desa bisa merubah kondisi pembangunan infrastuktur di desa juga kondisi ekonomi masyarakat desa. Yang terjadi justu pembangunan infrastuktur desa dan ekonomi masih tetap ditopang penuh oleh Pemerintah Kabupaten. Jadi Dana Desa sebenarnya dimanfaatkan untuk apa?” ungkap Bupati, baru-baru ini.
Menyikapi persoalan tersebut, Bupati Majalengka telah mengintruksikan Inspektorat dan memohon BPK agar semua desa memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan, agar akuntabilitas keuangannya jelas, serta capaian kinerja juga jelas.
Seharusnya, menurut Politisi PDI Perjuangan itu, pembahasan RAPB Desa dilakukan dengan BPD dan masyarakat lainnya melakukan pembahasan RARPD atau RAPBN. Dengan cara begitu penggunaan anggarannya jelas dan capaiannya juga terukur.
Baca: Ganjar: Patung Soekarno Jadi Simbol Semangat Generasi Muda
“Dengan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat secara rutin dan BPK semua bisa terkontrol. Selama ini pemeriksaan terkadang hanya dilakukan di beberapa desa sekedar sampel. Jadi nanti inginya semua desa memiliki LHP, otomatis semua desa diperiksa secara teliti, akurat serta akuntabel. Sayang dana milyaran yang sampai ke desa namun kondisi desa tetap biasa-biasa saja,” ungkap Bupati.
Untuk mengawal anggaran di desa, Bupati juga mengaku telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan, agar Dana Desa serta Dana Alokasi Desa tidak banyak diselewengna oleh aparat desa. Upaya yang dilakukan adalah upaya prepentif, namun setelah terjadi penyelewengan tindakan hukum tetap dilakukan.
“Saya prihatin banyak kepala desa yang terlibat penggunaan Dana Desa ataupun bentuk bantuan lainnya hingga berujung pada proses hukum. Dengan adanya pencegahan lebih awal oleh kejaksaan melalui penyuluhan hukum, diharapkan kedepan tidak ada lagi aparat desa yang yang harus berurusan dengan hukum dan berakhir di penjara.” ungkap Bupati Karna.
