Ikuti Kami

Charles Honoris Soroti Tingginya Angka Stunting di Provinsi NTT

Kunker Komisi IX di NTT untuk melihat secara dekat permasalahan-permasalahan di NTT agar permasalahan segera terselesaikan.

Charles Honoris Soroti Tingginya Angka Stunting di Provinsi NTT
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Jakarta, Gesuri.id - Komisi IX DPR RI kunjungan kerja (Kunker) masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Mereka menyoroti tingginya angka stunting dan persoalan pekerja migran Indonesia (PMI).

Kunker ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, bersama 17 anggota Komisi IX DPR RI. Charles menjelaskan dari pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, ditemukan banyak permasalahan baik soal pekerja migran Indonesia (PMI) maupun kasus stunting di NTT yang tinggi.

Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji 

"Menyelesaikan permasalahan termasuk masalah stunting di NTT, khususnya peran dari program maupun anggaran dari pemerintah pusat tidak kecil, cukup besar. Kehadiran kami Komisi IX DPR RI di NTT menunjukkan komitmen kami akan memastikan bahwa anggaran dan program yang dibutuhkan bisa sampai ke NTT," terang Charles di Kantor Gubernur NTT, Senin (11/8).

Menurut dia, kunker Komisi IX di NTT untuk melihat secara dekat permasalahan-permasalahan di NTT agar permasalahan segera terselesaikan. Terlebih masalah stunting yang masih tinggi yakni 27,9 persen.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan Komisi IX DPR RI akan menyampaikan persoalan di NTT kepada kementerian yang menjadi mitra Komisi IX dalam mengatasi masalah, salah satunya stunting.

Baca: Ganjar Tegaskan Haul Bung Karno Padukan Semangat Spiritual

"Kami akan bekerja keras dengan mitra-mitra untuk menghadirkan berbagai program dan anggaran yang dibutuhkan. Sehingga Pak Melki dan teman-teman di NTT bisa berhasil, dalam berbagai upaya menurunkan stunting di NTT," ujar Charles.

"Jadi seluruh masukan yang kami dapatkan hari ini tentunya akan menjadi bahan bagi kami untuk rapat dengan mitra kami di DPR RI baik itu Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya," lanjut legislator Senayan dua periode itu.

Ia menjelaskan, walaupun saat ini efisiensi berlangsung, pelayanan dasar kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Termasuk pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat baik dari sisi kesehatan dan lainnya

Quote