Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Christin Novalia Simanjuntak menekankan pentingnya akurasi data dan integrasi sistem informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Jawa Barat.
Christin Novalia menjelaskan bahwa keakuratan dan keterpaduan data merupakan kunci dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, selama ini tumpang tindih data antara berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Disdukcapil, dan lembaga lainnya, kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang menyasar kelompok rentan.
Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
“Kami melihat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai peluang besar untuk mengatasi masalah klasik terkait data ganda, tidak sinkron, dan kurang valid. Tetapi untuk itu, dibutuhkan sinergi dan integrasi sistem informasi antar lembaga, serta komitmen bersama untuk menjaga validitas dan pembaruan data secara berkala,” ujar Christin.
Dalam diskusi bersama jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, terungkap bahwa DTSEN saat ini sudah mulai digunakan dalam proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemutakhiran data secara real-time di lapangan.
Baca: Ganjar Minta Publik Bersabar Akan Nama untuk Posisi Sekjen
Christin menilai, keberadaan DTSEN dapat dijadikan fondasi dalam Raperda Administrasi Kependudukan yang tengah disusun. Ia mendorong agar Perda ini nantinya tidak hanya mengatur aspek administratif pencatatan data penduduk, tetapi juga mengakomodasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Administrasi kependudukan bukan hanya soal dokumen, tapi juga menyangkut hak-hak dasar warga. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat lebih tepat dalam menyasar layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi,” tambahnya.
