Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serius guna mengatasi krisis terbatasnya lapangan kerja di Indonesia.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan publikasi angka investasi sebagai indikator keberhasilan ekonomi tanpa memastikan adanya dampak nyata di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut merujuk pada Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2025 tersebut, sebanyak 73 persen dari 63 ekonom independen menilai kondisi penciptaan lapangan kerja di Indonesia mengalami kemunduran. Rinciannya, 48 persen ekonom menyatakan situasi pasar kerja saat ini lebih buruk dibanding enam bulan sebelumnya, sementara 25 persen lainnya menilai kondisinya jauh lebih memprihatinkan.
Sebaliknya, hanya 3 persen responden yang melihat adanya perbaikan di pasar tenaga kerja, dengan skor rata-rata penilaian penciptaan lapangan kerja merosot hingga minus 0,95. Kekhawatiran kian mendalam setelah 60 persen ekonom memprediksi tren penyusutan lapangan kerja ini akan terus berlanjut, disertai penilaian bahwa intervensi pemerintah selama ini belum efektif.
Pulung menilai temuan riset akademis ini merefleksikan tekanan ekonomi yang nyata dan dirasakan langsung oleh jutaan kepala keluarga serta generasi muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Survei ini bukan sekadar deretan angka dingin para akademisi. Pandangan para ekonom ini adalah refleksi dari kenyataan hidup jutaan kepala keluarga dan anak-anak muda kita yang semakin putus asa mencari kerja," ujar Pulung dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, klaim pemerintah mengenai capaian ekonomi kerap berbanding terbalik dengan kesulitan hidup masyarakat sehari-hari. Ia menegaskan, statistik ekonomi kehilangan maknanya jika tidak mampu menyediakan pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupan rakyat.
"Pertumbuhan ekonomi tanpa pembukaan kesempatan kerja itu ibarat balon yang hanya berisi udara. Terlihat besar bagi penguasa, tetapi bagi rakyat isinya hampa," cetusnya.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Pulung menyoroti kecenderungan kebijakan investasi padat modal saat ini yang dinilai lebih menguntungkan pemilik modal, tetapi gagal menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Ia mendesak pemerintah segera mengarahkan kebijakan investasinya ke sektor-sektor padat karya.
"Kita membutuhkan investasi yang lebih padat karya, bukan sekadar padat modal. Pemerintah harus serius agar jutaan anak muda yang mestinya menjadi penopang ekonomi mendapat kesempatan bekerja," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahaya kegagalan dalam memanfaatkan momentum bonus demografi. Jika populasi usia produktif saat ini tidak diserap melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai, Indonesia dikhawatirkan akan kehilangan peluang emas dan justru menghadapi beban demografi.
Di akhir keterangannya, Pulung menilai bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah amanat konstitusi. Kegagalan mengatasi kesulitan kerja saat ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menjalankan mandat tersebut secara sungguh-sungguh, sehingga evaluasi total dan perombakan strategi pasar kerja nasional mendesak untuk segera dilakukan.
