Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra yang dinilainya belum optimal dan terkesan lamban, meskipun Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.
“Dari sini kan kita belajar bahwa Republik Indonesia yang ada di Ring of Fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap,” kata Deddy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait penanganan pascabencana Sumatra, Senin (19/1/2026).
“Selalu tergagap-gagap,” lanjutnya.
Deddy menyoroti kondisi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Bencana hidrometeorologis yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut telah berlalu hampir dua bulan, namun kehidupan warga terdampak masih jauh dari normal.
Ia mengungkapkan, di sejumlah wilayah, rumah-rumah warga masih tertimbun lumpur dengan ketebalan yang bervariasi. Selain itu, material kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang juga masih dalam proses pembersihan, sehingga menghambat aktivitas masyarakat serta pemulihan lingkungan.
Berdasarkan data terbaru dari dashboard Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (20/1/2026), bencana di tiga provinsi tersebut telah menyebabkan 1.199 korban jiwa. Selain itu, sebanyak 144 orang masih dilaporkan hilang hingga saat ini.
Tak hanya menelan korban jiwa, bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Tercatat, sebanyak 53 kabupaten/kota terdampak dengan kerusakan meliputi 175.050 rumah warga—di antaranya 53.412 rumah rusak berat—serta 4.546 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, dan 215 fasilitas kesehatan. Selain itu, terdapat 786 jembatan dan 2.057 ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Menurut Deddy, kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan bencana nasional. Ia menilai, ada pelajaran penting yang belum diambil secara serius, yakni lemahnya kesiapan dan respons pemerintah dalam menghadapi bencana.
Padahal, Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, wilayah yang dikenal sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana hidrometeorologis.
Kawasan ini memiliki sekitar 450 gunung berapi aktif dan tidak aktif yang membentang membentuk setengah lingkaran, serta berada di sekitar pertemuan beberapa lempeng besar dunia, seperti Lempeng Pasifik, Lempeng Laut Filipina, Lempeng Nazca, Lempeng Juan de Fuca, dan Lempeng Cocos.
Dalam pandangan Deddy, realitas geografis tersebut seharusnya membuat pemerintah memiliki kesiapan yang matang, sistematis, dan terukur dalam menghadapi setiap potensi bencana. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Menurutnya, pemerintah terlihat seperti “anak yang baru belajar berjalan” setiap kali menghadapi bencana besar. Bahkan, ia menilai masih lemahnya sense of crisis atau kepekaan terhadap situasi darurat yang dihadapi masyarakat terdampak, baik pada level individu, kelompok, maupun kebijakan negara.
Deddy menegaskan, tanpa perbaikan serius dalam tata kelola penanganan bencana—mulai dari mitigasi, respons darurat, hingga pemulihan pascabencana—Indonesia akan terus mengulang pola yang sama setiap kali bencana datang, dengan rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan.
