Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menekankan pentingnya warga negara untuk aktif mengawal janji dan kinerja pejabat publik yang terpilih dalam Pemilu dan Pilkada 2025. Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Duta, Tarakan, Jumat (2/5/25).
Deddy Sitorus menyoroti kebiasaan masyarakat yang cenderung mengakhiri keterlibatan politik setelah pemilu selesai.
“Kenapa setelah Pemilu dan Pilkada kok ada sosialisasi KPU? Nah, ini dia. Kenapa kita perlu menyesuaikan kali ini karena kebiasaan kita, Pemilu apa namanya, seluruh kegiatan politik itu berakhir pada saat Pemilu terakhir harus nyoblos. Ya sudah selesai hubungan kita sebagai warga, sebagai pemilih, dengan orang-orang yang kita waktu ke kiri untuk mewakili kita,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa interaksi antara warga dan wakil rakyat seharusnya tidak terputus selama lima tahun masa jabatan.
“Sepanjang 5 tahun periode anggota DPRD, DPR RI, anggota DPD, kepala daerah, tentunya harus ada interaksi politik dan menjawab persoalan dan kebutuhan kerja di masyarakat,” tambahnya.
Deddy Sitorus mencontohkan berbagai persoalan yang seringkali diabaikan, seperti warga yang tidak mendapatkan PKH, jalan rusak, dan pelayanan publik yang buruk.
“Banyak hal itu ada warga di sekitar kita yang tidak dapat PKH, dia tidak ada pemasukan, dia ada jalan rusak. Mari kita sedikit berbaju. Nah, seperti ini tidak saya rasakan sebagai sesuatu yang harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong warga untuk aktif mempertanyakan dan meminta pelayanan publik terhadap persoalan-persoalan di lingkungan mereka.
“Inilah gunanya kita melakukan pendidikan politik ini dan mudah-mudahan para sahabat tadi sudah menyampaikan Bapak bahwa ibu bapaknya juga ada yang bawa ibu-ibu bapak-bapak semua punya satu untuk mempertanyakan dan meminta pelayanan publik terhadap persoalan-persoalan kita dan lingkungan kita,” jelasnya.
Deddy Sitorus juga mengkritik budaya “amplop” yang seringkali merusak relasi antara warga dan wakil rakyat.
“Seringkali ini tidak terjadi apa-apa kita terbiasa dengan budaya khusus kali ini pokoknya gue dari majelis sebelum nyoblosan itu tidak bisa jalan-jalan itu apa dari modal untuk mencari uang kepada daerah betul enggak kita pun merasa sudah meminta persatuan bangsa ketika sudah dibeli sebelum Contohkan ya kan ini yang membuat interaksi kita dengan anggota dewan kita dengan pejabat yang kita pilih itu menjadi hubungan yang tidak seimbang relasi dan tidak saling menguatkan,” paparnya.
Ia juga mengingatkan agar warga memilih wakil rakyat berdasarkan kemampuan dan rekam jejak, bukan sekadar kesamaan daerah asal, agama, atau kesukuan.
“Padahal kita mendapatkan mereka di tempat itu dengan harapan mereka memperjuangkan masalah-masalah yang kita hadapi, hal-hal yang tidak perlu dapat dukungan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Deddy Sitorus menekankan pentingnya peran anggota dewan dan lembaga terkait dalam menyuarakan dan menyelesaikan persoalan warga.
“Kalau mereka tidak melakukannya, maka ada anggota dewan yang tidak menyuarakan itu begitu nih yang siap mendatangi dengan benar atau lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan-persoalan kita hadapan kami sebagai kita hari ini betul-betul kita apa namanya mendorong kita itu menjadi warga negara yang aktif dalam meminta pertanggung jawaban dari para pejabat publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar informasi yang didapatkan dari sosialisasi ini disebarkan kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman.
“Jangan dinilai juga ada hubungannya Kalau pelayanan Puskesmas Kita Rumah Sakit kita tidak melihat berarti kan mengurangi angka harapan hidup kita juga akan mengurangi kualitas kesehatan anak-anak kita yang pada akhirnya membuat mereka juga menjadi tidak mampu setara dengan anak-anak lain yang mendapat fasilitas kesehatan yang baik,” tandasnya.
