Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menegaskan dukungan penuh Komisi III DPR RI terhadap penguatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam upaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, serta pemulihan kerugian keuangan negara.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Ketua KPK di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
“Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Ketua KPK beserta jajarannya, khususnya dalam upaya pemulihan aset dan kerugian negara, penanganan kasus korupsi secara efektif, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam rapat kerja tersebut, Dede Indra menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan seluruh jajaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, capaian KPK dalam penanganan perkara korupsi dan pemulihan aset negara menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Komisi III DPR RI juga menyatakan dukungannya terhadap perencanaan kebijakan strategis dan program-program KPK pada Tahun Anggaran 2026. Dede Indra menekankan bahwa arah kebijakan tersebut harus berfokus pada penurunan tingkat korupsi nasional, penguatan pencegahan, serta peningkatan kinerja kelembagaan KPK.
“Kami mendukung perencanaan program KPK tahun 2026 yang berorientasi pada penguatan pencegahan dan kelembagaan, agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” ucapnya.
Selain itu, Dede Indra menegaskan pentingnya peran KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Ia menilai inovasi program pencegahan dengan indikator kinerja yang jelas menjadi kunci dalam menekan potensi korupsi di berbagai sektor.
Komisi III DPR RI juga meminta KPK untuk terus mengoptimalkan fungsi penegakan hukum serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Menurut Dede Indra, sinergi antarpenegak hukum sangat diperlukan guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus mencegah kebocoran anggaran.
“Koordinasi yang kuat antarpenegak hukum sangat penting, terutama dalam rangka pemulihan kerugian negara dan pencegahan kebocoran keuangan negara,” tegas Politisi asal dapil Jawa Tengah X.
Lebih lanjut, Dede Indra menekankan perlunya pengendalian dan pengawasan internal yang ketat di lingkungan KPK. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta menjaga integritas dan profesionalisme insan KPK.
“Pengawasan internal yang kuat menjadi fondasi agar KPK tetap bersih, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.
