Jakarta, Gesuri.id - Rangkaian Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput (PPAR) yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur resmi berakhir Minggu (1/11/2026), setelah berlangsung sejak 31 Oktober 2026 di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim.
Acara penutupan kegiatan ini diisi dengan pembekalan strategis mengenai konsep dan peran relawan kesehatan yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning.
Ribka menegaskan pentingnya kehadiran relawan kesehatan di tengah masyarakat untuk mendampingi warga yang kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan terutama persoalan yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta karut-marut pengelompokan desil.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Menurutnya, ketidakakuratan data dalam pengelompokan tersebut masih berdampak buruk pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat kurang mampu.
“Kadang-kadang di dalam itu desil yang kacau, ya, apalagi di bidang kesehatan. Maka itu, kita melatih teman-teman untuk melakukan advokasi atau menjadi pendamping rakyat yang mendapat kesulitan tentang kesehatan, khususnya,” ujar Ribka.
Ribka menjelaskan bahwa kerja-kerja pendampingan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasari oleh pemahaman yang kuat mengenai hak-hak masyarakat serta regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pelatihan tersebut para peserta dibekali materi mendalam mulai dari undang-undang, konstitusi, hingga hak-hak pasien.
Selain materi teoretis, para peserta juga dibekali buku saku khusus yang dirancang sebagai panduan praktis saat mereka melakukan advokasi langsung di rumah sakit.
“Tadi para peserta kita arahkan melalui pelatihan supaya bisa berpegang pada undang-undang dan konstitusi, mulai dari hak-hak rakyat hingga kedaulatan pasien. Kita sampaikan tadi, juga kita berikan buku saku sebagai pedoman buat mengadvokasi rakyat di rumah sakit,” terangnya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa relawan kesehatan harus mendampingi warga secara utuh: mulai dari awal menghadapi persoalan, selama proses pelayanan di rumah sakit, hingga masalah tersebut benar-benar tuntas ditangani. Relawan juga diingatkan untuk kritis terhadap aturan internal rumah sakit demi melindungi pasien dari potensi penyalahgunaan wewenang.
“Terkadang mereka juga harus tahu terkait aturan rumah sakit karena rawan dimanipulasi. Misalnya aturan rumah sakit terkait BPJS, nah, itu di bawah undang-undang. Lebih tinggi undang-undang daripada peraturan rumah sakit,” tegasnya.
Melihat tingginya partisipasi dan antusiasme para peserta, Ribka menilai materi kesehatan yang diberikan sangat relevan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat maupun kepentingan para kader itu sendiri.
“Kesan terhadap peserta, mereka antusias, karena mereka juga tahu bahwa hal tersebut berbicara bukan hanya untuk kepentingan orang di sekitar, tapi juga untuk diri mereka sendiri,” ucapnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Pada kesempatan yang sama, Ribka mengungkapkan bahwa pembentukan relawan kesehatan merupakan program nasional DPP PDI Perjuangan yang kini telah sukses dijalankan di sejumlah daerah, antara lain Jawa Barat, Banten, Bengkulu, dan Lampung. Ke depan, program kerakyatan ini akan terus diperluas ke berbagai wilayah lainnya.
Menutup keterangannya, Ribka menegaskan bahwa penguatan relawan kesehatan ini merupakan wujud nyata dari instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader senantiasa turun langsung dan menyatu dengan denyut nadi kehidupan rakyat.
“Ini juga merupakan bentuk kerja kerakyatan, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri selalu mendorong kader untuk turun ke bawah bersama rakyat,” pungkasnya.
