Cianjur, Gesuri.id - Anggota DPR RI Diah Pitaloka mendorong pemerintah membangun pos logistik di kawasan selatan Jawa Barat, sebagai upaya antisipasi ketika terjadi bencana sehingga distribusi bantuan sembako dan sejumlah kebutuhan korban bencana bisa lebih cepat.
Diah mengatakan selama ini pos logistik daerah, sebagian besar dibangun di wilayah perkotaan, sedangkan bencana alam banyak terjadi di pelosok, sehingga saat terjadi bencana bantuan logistik terhambat karena jarak yang jauh ditambah medan yang sulit dilalui.
Baca: Umar Minta Masyarakat Waspadai Potensi Bencana Alam
"Seperti yang terjadi di Cianjur Selatan, jarak dari pos logistik yang jauh, membuat bantuan terlambat sampai ke titik bencana, sedangkan warga sangat membutuhkan terutama di wilayah yang diterjang banjir. Tidak hanya di Cianjur, namun di sejumlah wilayah di Jawa Barat," kata anggota Komisi VIII DPR di Cianjur, Minggu (18/10).
Ia menilai keberadaan pos logistik di wilayah Jabar selatan diperlukan agar pendistribusian bantuan ke lokasi bencana dapat cepat tersalurkan karena sangat dibutuhkan warga yang menjadi korban bencana alam. Bahkan pihaknya menyarankan pos logistik tersebut dibuat beberapa buah di wilayah rawan bencana.
"Kalau memungkinkan, pembangunannya disegerakan tahun ini, karena diperkirakan cuaca ekstrem akibat La Nina akan memasuki puncaknya akhir tahun ini. Sehingga segera dilakukan berbagai upaya antisipasi termasuk membangun pos logistik di wilayah selatan Jabar," katanya.
Ia menambahkan, keberadaan pos logistik di wilayah selatan tersebut, akan sangat membantu dan memudahkan petugas dan relawan untuk menyalurkan bantuan, tanpa harus menunggu dari pos yang terletak di pusat kota.
Baca: Legislator Minta Mitigasi Bencana Disesuaikan dengan Prokes
Sepanjang tahun ini, tambah politisi wanita dari PDI Perjuangan tersebut, banyak bencana alam yang terjadi di wilayah selatan Jabar.
"Tidak hanya Cianjur, bencana juga terjadi di Sukabumi, Garut selatan dan sejumlah wilayah lain di pesisir selatan Jabar. Ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat dan daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota," katanya.
