Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, menegaskan perlunya arah baru dalam pengelolaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar tidak hanya menghasilkan tenaga profesional, tetapi juga mencetak wirausaha muda dan inovator yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Menurut Didik, sejak awal LPDP dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, dalam praktiknya, manfaat program ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara luas, terutama dalam hal pemerataan kesempatan dan dampak ekonomi.
“LPDP ini menggunakan dana negara yang tidak sedikit. Karena itu, roadmap penyalurannya harus jelas, mekanismenya sesuai aturan, dan yang terpenting manfaatnya bisa dirasakan secara luas. Jangan sampai tujuan memutus rantai kemiskinan lewat jalur afirmasi justru tidak tercapai karena salah sasaran,” ujar Didik dikutip dari Youtube TV Parlemen, Rabu (14/10).
Didik menyoroti bahwa sebagian besar alumni LPDP saat ini berkarier sebagai profesional di pemerintahan maupun sektor swasta, sementara masih sedikit yang memilih jalur kewirausahaan. Padahal, menurutnya, lulusan LPDP memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui inovasi bisnis dan penciptaan lapangan kerja.
“Mindset ini harus diubah. Jangan hanya berpikir setelah lulus mau kerja di mana. Dengan biaya yang besar, lulusan LPDP seharusnya bisa membawa pulang pengalaman luar negeri dan menciptakan usaha, membangun startup, serta menghidupkan industri kreatif di Indonesia. Itulah harapan besar dari investasi pendidikan ini,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong agar LPDP mulai memperhatikan pemilihan universitas dan jurusan yang berorientasi pada kewirausahaan serta inovasi. Dengan demikian, penerima beasiswa akan memiliki bekal keilmuan yang lebih relevan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi nasional setelah kembali ke tanah air.
Selain menyoroti arah program, Didik juga menekankan pentingnya keberpihakan LPDP terhadap masyarakat prasejahtera. Ia menilai standar penerimaan yang tinggi, seperti syarat TOEFL atau IELTS, sering menjadi penghalang bagi calon penerima dari daerah terpencil.
“Kalau calon penerima dari daerah terpencil diperlakukan dengan standar yang sama seperti dari kota besar, tentu akan tertinggal. LPDP harus memiliki skala prioritas agar benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan,” jelasnya.
Menurut Didik, LPDP harus dikelola dengan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial. Tujuan utama program ini, kata dia, bukan sekadar mencetak sarjana berprestasi, tetapi melahirkan generasi muda yang membawa perubahan melalui ide, inovasi, dan keberanian berwirausaha.
“Kalau output LPDP hanya mencetak pegawai profesional, manfaatnya akan terbatas. Tapi jika bisa mencetak entrepreneur, pelaku industri kreatif, dan inovator, dampaknya akan jauh lebih besar karena mereka membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Dengan tata kelola yang lebih baik dan keberpihakan yang jelas, Komisi XI DPR RI berharap LPDP benar-benar menjadi investasi strategis negara dalam membangun SDM unggul sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
