Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI, Didik Haryadi, memberikan perhatian serius terhadap kondisi penanganan bencana dan tata kelola keuangan daerah dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Didik menyoroti minimnya ekspos media terkait bencana yang saat ini melanda Kabupaten Situbondo. Menurutnya, keterbatasan publikasi mengakibatkan bantuan dan perhatian terhadap wilayah tersebut menjadi tidak maksimal.
"Kondisi saat ini di Situbondo sedang mengalami bencana, namun mungkin karena tidak viral sehingga jauh dari jangkauan media. Ini adalah esensi kemanusiaan; warga di Situbondo, Purwakarta, atau Bandung memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian," ujar legislator dari Dapil V Jawa Tengah (Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo) tersebut.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Didik menekankan pentingnya pemerintah pusat memberikan arahan serta alokasi anggaran yang jelas untuk mitigasi dan pemulihan (recovery) pascabencana. Ia mengakui bahwa intensitas bencana ekstrem saat ini sering kali berada di luar prediksi, sehingga diperlukan kesiapan anggaran yang lebih matang.
Terkait keluhan pemerintah daerah mengenai pemotongan anggaran atau efisiensi, Didik menangkap aspirasi dari Bupati Situbondo. Ia menyatakan bahwa meskipun transfer daerah berkurang, manfaat pembangunan harus tetap dirasakan masyarakat, terutama dalam perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
Tiga Tuntutan ADKASI
Selain masalah bencana, Didik Haryadi juga merespons tiga usulan utama dari asosiasi DPRD kabupaten, yakni:
1. Kenaikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) 2026: Hal ini akan difollow-up kembali kepada Kementerian Keuangan.
2. Dana Bagi Hasil (DBH): Mendorong pembayaran DBH yang kurang salur agar segera dibayarkan pada tahun 2026 dengan penghitungan yang lebih proporsional.
3. Perubahan Metode Perjalanan Dinas: Mengusulkan perubahan sistem dari at-cost (berdasarkan biaya riil) menjadi lump sum.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
"Keluhan kawan-kawan di daerah itu sama. Sistem at-cost saat ini sangat menyulitkan dalam pelaporan administratif. Sering kali kesulitan teknis ini justru menjadi temuan BPK yang berujung pada masalah pidana," tegas Didik
Selain itu Didik berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat otoritas yang lebih tinggi, seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ia menilai anggota DPRD kabupaten memiliki beban kerja dan tanggung jawab politik yang besar karena dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kesejahteraan dan kemudahan administrasinya harus diperhatikan.
"Kami tidak memberikan janji manis, namun kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung terwujudnya good governance, pencatatan yang lebih baik, serta efisiensi keuangan daerah yang sesuai dengan realitas di lapangan," pungkasnya..
