Jember, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jember Fraksi PDI Perjuangan Widarto, menyatakan dukungan terhadap 18 tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Jumat (30/10/2026).
Ia berjanji meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui mekanisme kelembagaan, meskipun DPRD kabupaten tidak memiliki kewenangan menghentikan sejumlah kebijakan pemerintah pusat, seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Secara prinsip, kami mendukung 100 persen isu-isu yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa dan banyak elemen masyarakat hari ini di Kabupaten Jember dan secara keseluruhan di Indonesia,” kata Widarto melalui sambungan video call saat massa menggelar aksi, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Widarto yang sedang berada di luar kota menyatakan bersedia menandatangani 18 tuntutan mahasiswa pada Sabtu (31/10/2026), sebelum meneruskannya kepada pemerintah pusat. Menurutnya, DPRD kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program-program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah menyuarakan aspirasi ini, menandatangani, kemudian mengirimkannya. Tidak ada DPRD kabupaten yang bisa menghentikan Tapera, tidak ada pemerintah kabupaten yang bisa menghentikan MBG. Itu program pemerintah pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, dua anggota Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi D, Indi Naidha dan Wahyu Prayudi Nugroho, menemui massa aksi. Keduanya menyatakan sepakat dengan 18 tuntutan mahasiswa dan berkomitmen mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat.
Namun, dukungan sejumlah anggota dewan itu belum sepenuhnya memenuhi harapan massa aksi. Mahasiswa meminta tanggung jawab kelembagaan melalui tanda tangan Ketua DPRD, para wakil ketua, dan seluruh fraksi. Mereka menilai penerimaan aspirasi oleh perwakilan anggota dewan belum cukup untuk menunjukkan sikap resmi lembaga legislatif daerah.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Sadar tersebut menyusun 18 tuntutan dari enam bidang, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.
Koordinator lapangan Aliansi Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya’ul Haq, mengatakan seluruh tuntutan merupakan hasil penghimpunan keresahan mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat. Persoalan yang disuarakan mencakup ketidakadilan, kerusakan lingkungan, hingga dominasi militer di ruang sipil.
“Kami melihat kondisi Indonesia dan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ada banyak hal yang harus disuarakan, mulai dari ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, persoalan lingkungan, keracunan, supremasi sipil, sampai militerisme yang sudah masuk ke ranah-ranah sipil,” kata Dhiya’ul Haq.
Dalam bidang pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menuntut pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pemerataan fasilitas pendidikan.
Sementara pada sektor lingkungan, mahasiswa menyoroti eksploitasi alam, penanganan bencana, reforma agraria, serta penguatan anggaran mitigasi dan pemulihan pascabencana.
Adapun tuntutan di bidang demokrasi dan HAM meliputi penegakan hak asasi manusia serta penolakan terhadap dominasi militer di ruang sipil. Mahasiswa juga menyuarakan pemberantasan korupsi, kebijakan ekonomi yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Massa melakukan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember menuju Gedung DPRD Jember di Kecamatan Sumbersari. Peserta aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Jember.
Dua dosen Universitas Jember turut menyampaikan orasi dalam aksi tersebut. Mereka adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unej, Dr. Ikwan Setiawan, dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej, Dr. Muhammad Iqbal.
Ikwan menyampaikan kritik melalui pembacaan puisi karya WS Rendra dan Wiji Tukul. Sementara itu, Iqbal mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi mengambil tindakan konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa.
“Kita unjuk rasa saat ini turun hujan. Artinya, ini sama dengan saat ini, pemerintah harus turun,” seru Iqbal dari atas mobil komando, disambut tepuk tangan mahasiswa.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Indonesia Sadar berharap 18 tuntutan yang telah disampaikan mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sementara itu, DPRD Jember berkomitmen meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat melalui surat resmi sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan masyarakat.
