Bandar Lampung, Gesuri.id – Komisi V DPRD Provinsi Lampung memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya seorang pasien anak, Abizar Fathan Athallah, yang diduga akibat kelalaian penanganan medis di RSIA Puri Betik Hati.
Kematian bocah malang yang menderita usus buntu tersebut memicu desakan evaluasi total terhadap sistem pelayanan rumah sakit.
Anggota DPRD Lampung, Budhi Condrowati, menilai ada indikasi kuat terjadinya keterlambatan penanganan sejak pasien pertama kali masuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Berdasarkan penelusuran awal, Budhi mengungkapkan bahwa pasien tidak mendapatkan tindakan medis yang optimal dalam periode waktu yang krusial.
"Dari hasil penelusuran kami, ada keterlambatan penanganan yang nyata. Selain itu, ketersediaan dokter bedah di rumah sakit tersebut sangat terbatas, hanya satu orang. Ini harus menjadi perhatian serius," tegas Budhi Condrowati saat memberikan keterangan kepada media.
Budhi mendesak manajemen rumah sakit segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tragedi serupa tidak menimpa warga lain. Ia menekankan pentingnya penambahan tenaga medis spesialis untuk menunjang layanan kegawatdaruratan.
"Pihak rumah sakit harus mengevaluasi prosedur internal mereka dan menambah tenaga medis, khususnya dokter bedah, agar pelayanan tidak tersendat," tambahnya.
Senada dengan Budhi, Anggota DPRD Lampung lainnya, Yanuar Irwan, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari orang tua korban, Muslim, warga Perumahan Griya GMI, Bandar Lampung. Peristiwa yang terjadi pada Februari 2026 ini diduga kuat berakar dari prosedur medis yang tidak tepat.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Berdasarkan keterangan orang tua korban, terdapat dugaan kelalaian dalam penanganan yang berujung fatal pada meninggalnya pasien," jelas Yanuar.
Sebagai langkah konkret, Komisi V DPRD Lampung dalam waktu dekat akan memanggil jajaran manajemen RSIA Puri Betik Hati, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, serta keluarga korban untuk agenda klarifikasi.
"Kami akan memanggil semua pihak terkait untuk mendapatkan gambaran utuh dan berimbang. Kami ingin memastikan keadilan bagi keluarga korban dan perbaikan layanan kesehatan di Lampung," pungkasnya.
