Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pengelola Taman Margasatwa Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung.
"Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah yang baik dan harus didukung. Namun, implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik," kata Kenneth di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi.
Kenneth menyatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki JakCard harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, digitalisasi transaksi di kawasan wisata milik Pemprov DKI Jakarta itu harus memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah hambatan saat berwisata.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya soal kemudahan akses pembayaran, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Ia menilai, apalagi terdapat praktik yang terkesan melakukan pengkondisian supaya mengharuskan atau memaksa pengunjung melakukan pembayaran secara tunai karena diakibatkan sistem pembayaran yang tidak fleksibel, maka hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.
"Kalau memang pengunjung dipaksa membayar secara tunai karena permasalahan sistem pembayaran yang kaku, ini harus menjadi perhatian serius. Karena sistem tunai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebocoran penerimaan daerah dan membuka ruang terjadinya penyimpangan maupun dugaan pungutan liar apabila tidak diawasi secara ketat," ujarnya.
Bang Kent mengatakan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan pelayanan publik semestinya tercatat secara elektronik agar dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik, meskipun penggunaan sistem pembayaran digital juga penting untuk meminimalkan potensi kehilangan pendapatan daerah.
Dia juga menyoroti masih terbatasnya opsi pembayaran yang tersedia bagi pengunjung Ragunan. Di tengah kebiasaan masyarakat yang kini semakin akrab dengan transaksi digital, ia menilai pengelola perlu menyediakan lebih banyak alternatif pembayaran.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan QRIS, kartu debit lintas bank, dompet digital, hingga pembelian tiket secara online. Karena itu, tidak ada alasan layanan publik membatasi pilihan pembayaran yang justru berpotensi menyulitkan pengunjung," katanya.
Bang Kent membandingkan sistem pembayaran di Ragunan dengan kawasan wisata Ancol yang dinilainya telah menyediakan berbagai pilihan transaksi bagi pengunjung.
Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta dan pengelola Taman Margasatwa Ragunan untuk segera menghadirkan sistem pembayaran yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
"Saya akan meminta penjelasan dari pengelola maupun dinas terkait mengenai sistem pembayaran yang berlaku saat ini, termasuk mekanisme pengelolaan dan pencatatan seluruh penerimaan yang masuk," katanya.
