Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Jambi, Dr. Edi Purwanto, menyuarakan keprihatinannya terkait persoalan lingkungan dan pertanian yang tengah melanda Provinsi Jambi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, Edi menyoroti secara khusus krisis yang terjadi di Kota Sungai Penuh, di mana sekitar 3.000 hektare lahan sawah kini tidak lagi dapat difungsikan akibat terus-menerus terendam air.
“Di Kota Sungai Penuh terdapat 3.000 hektare sawah yang saat ini tidak bisa difungsikan karena terendam air. Dahulu ini adalah lahan produktif untuk padi, tapi sekarang berubah menjadi tempat masyarakat mencari ikan,” kata Edi, dikutip pada Senin (21/7/2025).
Menurut Edi, upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dilakukan melalui anggaran dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Namun, karena biaya normalisasi lahan yang sangat besar, yakni mencapai puluhan miliar rupiah, pemerintah daerah tidak mampu menanganinya sendiri.
“Sudah kita coba dengan APBD, tapi memang tidak sanggup. Biayanya mahal sekali. Maka perlu keterlibatan langsung dari pemerintah pusat agar 3.000 hektare itu bisa kembali berfungsi,” ucapnya.
Edi menekankan bahwa lahan yang terendam tersebut memiliki potensi ekonomi luar biasa jika dapat diaktifkan kembali. Dengan rata-rata produktivitas mencapai 9 ton gabah per hektare setiap musim, dan panen tiga kali dalam setahun, maka total produksi bisa mencapai 27 ton per hektare per tahun.
“Itu angka yang luar biasa. Kalau ini kita maksimalkan, Sungai Penuh bisa menjadi lumbung pangan yang sangat strategis, bukan hanya untuk Jambi, tapi juga untuk wilayah Sumatera,” ujarnya.
Tak hanya masalah pertanian, Edi juga mengangkat isu lingkungan besar lainnya: kondisi kritis Sungai Batanghari. Sungai terpanjang di Sumatera ini, menurutnya, tengah mengalami degradasi serius akibat pendangkalan, abrasi, dan longsor.
“Sungai Batanghari ini sungai bersejarah. Panjangnya lebih dari 800 kilometer dari hulu ke hilir, dan kondisinya sekarang memprihatinkan. Banyak bagian sungai yang mengalami pendangkalan dan abrasi parah. Ini perlu ditangani serius karena berdampak luas pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar,” jelas Edi.
Ia turut menyinggung nilai sejarah yang melekat pada Sungai Batanghari, yang menurutnya harus dijaga dan dihormati.
“Di atas Sungai Batanghari itu dulu, tokoh seperti Rambung Kanong menulis pemikiran tentang negara ini. Mardi juga ada di sana. Artinya sungai ini bukan hanya soal fisik, tapi juga menyimpan sejarah dan budaya yang harus kita hormati,” ungkapnya.
Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang serius terhadap kawasan Sungai Penuh dan Sungai Batanghari. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pelestarian ekologi di Pulau Sumatera.
