Ikuti Kami

Edi Purwanto Ingatkan Kemenhub Jalankan Arahan Presiden Soal Perlintasan Sebidang

"Presiden sudah beberapa kali memberikan direktif, tetapi kami melihat penanganan perlintasan sebidang kok tidak ada."

Edi Purwanto Ingatkan Kemenhub Jalankan Arahan Presiden Soal Perlintasan Sebidang
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menilai keselamatan perkeretaapian belum menjadi prioritas pemerintah meski Presiden telah beberapa kali menginstruksikan percepatan penanganan perlintasan sebidang pascakecelakaan maut di Bekasi. Menurutnya, arahan tersebut hingga kini belum tercermin dalam program maupun penganggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Presiden sudah beberapa kali memberikan direktif, tetapi kami melihat penanganan perlintasan sebidang kok tidak ada. Harusnya ini menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat," kata Edi, dikutip Jumat (17/7/2026).

Edi mengatakan Presiden telah mengarahkan penyediaan anggaran untuk pembangunan flyover dan underpass sebagai langkah mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Namun, hingga kini realisasi kebijakan tersebut dinilai belum terlihat sehingga diperlukan langkah konkret dari jajaran kementerian.

"Jangan sampai Presiden sering memberikan arahan, tetapi kabinetnya tidak merespons secara positif. Kalau sudah menjadi direktif Presiden, semestinya itu segera dilaksanakan," tegasnya.

Selain menyoroti implementasi arahan Presiden, Edi juga menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat berbagai program strategis di sektor perkeretaapian. Dari total kebutuhan anggaran yang diajukan, kata dia, hanya sekitar 58 persen yang dapat dipenuhi sehingga sejumlah program keselamatan belum dapat berjalan secara optimal.

Ia mengungkapkan backlog anggaran sektor perhubungan saat ini mencapai sekitar Rp26 triliun, sementara total backlog anggaran seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI mencapai Rp252 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada modernisasi sistem persinyalan, pembangunan perlintasan tidak sebidang, hingga peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

Sebagai solusi, Edi mengusulkan agar pemerintah mengkaji pengelolaan perkeretaapian yang lebih terintegrasi melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). Menurutnya, integrasi tersebut dapat mencakup penanganan perlintasan sebidang, penguatan sistem persinyalan, hingga penerapan Automatic Train Control (ATC) untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Yang paling penting bukan siapa yang mengelola, tetapi bagaimana pelayanan semakin baik dan keselamatan benar-benar menjadi prioritas," pungkasnya.

Quote