Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menyoroti mekanisme pendataan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, jika pemerintah hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Data Terpadu Sensus Ekonomi Nasional (DT SEN) yang dilakukan setiap lima tahun sekali, maka permasalahan akurasi data penerima BSPS tidak akan terselesaikan.
"Kalau memang serius, sebenernya bisa dilakukan data yang paling akurat, apa itu? Data diambil dari desa tapi ditandatangan kepala desa, ditandatangan BPD, ditandatangan Bhabimkamtibnas, ditandatangan Babinsa, jadi seluruh Forkopimdes menandatangani kaitan dengan data itu sehingga clear data itu," kata Edi Purwanto dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Eselon I Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Selasa (9/9/2025).
Edi menekankan, pelibatan pemerintah desa serta unsur Forkopimdes akan membuat data penerima bantuan lebih valid karena langsung diverifikasi di lapangan oleh pihak yang memahami kondisi masyarakat setempat.
Dengan begitu, program BSPS bisa benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, kritik juga datang dari anggota Komisi V DPR Fraksi NasDem, Mori Hanafi, yang menyoroti kecepatan verifikasi program BSPS. Ia menilai, dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme lama yang lambat.
"Mengingat tahun depan (jumlah BSPS) hampir 10 kali lipat, tidak kah bapak berpikir proses verifikasi harus lebih cepat? Karena yang 2025 aja yang hanya 40 ribuan ini baru bisa berjalan bulan-bulan ini, verifikasi di lapangan ya. Usulan kami, supaya ini bisa terserap maka verifikasi harus dipercepat kalau tidak kami khawatir ini tidak akan terserap dengan baik pada tahun 2025," ucapnya.
Dengan berbagai masukan itu, Komisi V DPR menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dalam program BSPS, baik dari aspek data, verifikasi, maupun kriteria penerima.
Hal ini diharapkan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
