Jakarta, Gesuri.id - DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk meningkatkan mitigasi dan deteksi dini terhadap potensi lonjakan PHK akibat ketidakpastian ekonomi global.
DPR RI menyoroti pentingnya jaminan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak dan meminta pemerintah menyiapkan program khusus, termasuk untuk penyandang disabilitas.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan pandangannya terkait isu penting yang sedang dihadapi oleh para pekerja di Indonesia, yaitu potensi meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) akibat ketidakpastian ekonomi global .
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Komisi IX DPR RI secara tegas mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera meningkatkan upaya mitigasi dan menerapkan sistem deteksi dini guna mengantisipasi lonjakan PHK yang diprediksi akan terjadi.
Pemerintah diminta untuk mengambil langkah proaktif dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak negatif dari gejolak ekonomi global. Tujuannya adalah untuk mencegah bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka secara nasional, melindungi kesejahteraan para pekerja, dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” tegasnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap nasib para pekerja yang berpotensi terdampak oleh PHK. Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak akan jaminan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja yang mengalami PHK.
Perlindungan sosial yang efektif akan membantu para pekerja tersebut untuk melewati masa-masa sulit, memastikan mereka tidak semakin terpuruk secara ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial.
Hal ini termasuk bantuan finansial, akses terhadap layanan kesehatan, dan program pelatihan ulang untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja.
