Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi serius menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas.
Ia menekankan pentingnya rasionalisasi anggaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
"Untuk antisipasi perlambatan ekonomi, kenaikan harga-harga dan tarif serta penurunan daya beli sudah tentu harus dimitigasi dampaknya terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini sangat logis kalau anggaran/program perlinsos dan bansos diproyeksikan naik," kata Deddy, dikutip Jumat (6/3/2026).
Menurut Deddy, belanja publik pemerintah harus digenjot untuk mengantisipasi potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta penurunan penyerapan angkatan kerja. Ia menilai penguatan sektor riil, manufaktur, dan UMKM perlu menjadi prioritas agar dunia usaha tetap kompetitif di tengah tekanan eksternal.
Terkait sumber pendanaan, ia menyarankan pemerintah melakukan rasionalisasi pada program-program baru yang memakan biaya besar, salah satunya MBG. Ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialihkan untuk MBG serta Kopdes Merah Putih dapat berdampak negatif terhadap ekonomi daerah.
"Tidak ada salahnya jika anggaran MBG dirasionalisasi sesuai kemampuan fiskal pemerintah dan tantangan yang dihadapi. Anggaran TKD dan ADD yang dipangkas cukup besar untuk keperluan MBG dan Kopdes Merah Putih akan berdampak pada sektor riil di daerah," tegasnya.
Selain itu, Deddy juga menyoroti pos belanja modal pemerintah yang dinilai masih bisa ditunda. Ia menyarankan agar pembelian kendaraan dinas operasional secara build up (impor utuh) dibatalkan demi menghemat fiskal sekaligus mendukung industri dalam negeri.
"Menurut saya pembelian kendaraan baik roda tiga dan roda empat secara build up sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan. Pengadaanya harus diubah dengan menggunakan ATPM dalam negeri agar menjadi pendorong terhadap sektor otomotif dan turunannya. Dana tersebut bisa membantu perputaran uang bisa membantu industri dan mencegah PHK," pungkasnya.
