Pangkalpinang, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Elvi Diana, melayangkan peringatan keras (warning) bertepatan dengan momentum pengukuhan kepemimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bangka Belitung. Ia menegaskan OJK tidak boleh hanya terjebak dalam seremoni administratif, melainkan harus hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari praktik "goreng-menggoreng" saham dan jeratan investasi bodong yang kian masif di daerah kepulauan.
Elvi menekankan penunjukan Fredika Widyasari sebagai pimpinan OJK di masa transisi ini harus membawa perubahan peta jalan pengawasan yang lebih agresif. Menurutnya, tantangan terbesar Babel saat ini adalah rendahnya literasi keuangan di tengah tingginya perputaran uang dari sektor timah. Tanpa edukasi yang mumpuni, masyarakat lingkar tambang sangat rentan terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan instrumen investasi palsu yang merusak ketahanan ekonomi daerah.
"Kita tidak ingin masyarakat hanya menjadi korban para spekulan. OJK harus berani bertindak tegas terhadap praktik 'goreng-menggoreng' di pasar modal yang menyesatkan investor lokal. Masyarakat harus diarahkan pada saham dengan fundamental kuat dan pertumbuhan yang masuk akal, bukan sekadar ikut-ikutan tren yang menjebak," tegas Elvi dalam pernyataannya, Senin (2/2).
Lebih lanjut, Elvi menyoroti posisi geografis Babel sebagai daerah kepulauan yang menjadi sasaran empuk bagi predator keuangan digital, mulai dari scam online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal. Ia menuntut OJK untuk tidak hanya diam di balik meja, tetapi turun langsung ke sekolah-sekolah dan kelompok ibu rumah tangga guna memutus rantai korban investasi bodong yang kerap menyasar kalangan menengah ke bawah.
Di sisi lain, Elvi juga mengaitkan stabilitas keuangan dengan krisis kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Ia menyoroti ironi kelangkaan gas LPG 3 kg yang masih menghantui rumah tangga dan pelaku UMKM. DPRD mendesak OJK dan pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk memastikan distribusi energi dan akses pembiayaan UMKM berjalan lancar tanpa ada penyalahgunaan data.
"OJK harus memastikan stabilitas ekonomi daerah terjaga, apalagi saat harga timah fluktuatif. Di saat yang sama, kami di DPRD akan terus mengawal agar distribusi gas LPG tepat sasaran. Jangan ada lagi ASN yang mengambil hak masyarakat kecil. Sinkronisasi data dari tingkat RT hingga Discapil harus tuntas agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan yang merugikan rakyat," pungkasnya.
