Jakarta, Gesuri.id - Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) meningkatkan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya melindungi produk dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan bahwa produk ilegal dengan kualitas rendah berpotensi merusak harga pasar dan menurunkan daya saing produk lokal.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing
“Ini kan masalahnya SNI, in the end ini kan daya saing yang kita bicarakan,” ujar Evita dalam rapat dengan BSN.
Evita juga mendorong BSN untuk melakukan sosialisasi pentingnya akreditasi dan sertifikasi produk kepada masyarakat, khususnya melalui media sosial.
Ia menyarankan konten menarik dibuat oleh staf muda BSN agar informasi lebih mudah diterima publik, mengingat keterbatasan anggaran untuk sosialisasi langsung.
Selain itu, BSN diminta menyelaraskan SNI wajib dengan skema akreditasi untuk menghindari duplikasi audit, biaya ganda, dan mempercepat proses sertifikasi industri.
Pengawasan terhadap Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) juga perlu diperkuat untuk memastikan proses akreditasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan, serta memberi sanksi tegas bagi LPK yang beroperasi tanpa legalitas sah.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Evita menambahkan, BSN sebaiknya memberikan usulan atau rekomendasi tertulis terkait permasalahan penerapan SNI, mulai dari tumpang tindih peraturan hingga regulasi standar dari negara lain.
“Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera mengangkat Kepala Badan Standarisasi Nasional secara definitif,” ujarnya saat membacakan poin-poin kesimpulan rapat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan SNI sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
