Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pelaku UMKM dari derasnya serbuan produk impor murah.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Standardisasi dan Penyegaran Kesesuaian untuk UKM bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian(Dindagperin) Grobogan, Minggu (30/11).
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Grobogan, serta jajaran pejabat dari BSN dan Dindagperin. "Salah satu fokus penting kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran pelaku UMKM," kata Evita.
Baca: Ganjar Ingatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif
Menurutnya, fokus utama kegiatan membahas mengenai standar usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga sertifikasi SNI Bina UMK. Banyak UMKM di desa-desa belum menyadari betapa pentingnya legalitas usaha, bahkan sekadar memiliki NIB.
Padahal, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengakses berbagai fasilitas pemerintah. Misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembinaan lainnya.
Evita menjelaskan, proses peningkatan daya saing UMKM tidak berhenti pada legalitas dasar saja. UMKM perlu memahami tahapan sertifikasi, mulai dari mengikuti skema SNI Bina UMK hingga memperoleh sertifikat SNI penuh.
“Ketika UMKM ingin naik kelas, ada syarat-syarat yang memang harus mereka penuhi. Terutama, jika ingin masuk pasar nasional bahkan global,” ujarnya.
Namun, Evita menegaskan, tantangan terbesar UMKM saat ini bukan lagi persaingan antarpelaku lokal, melainkan masuknya produk impor murah dalam jumlah besar. Kondisi ini, kata dia, secara nyata merusak daya saing produk UMKM dalam negeri.
“Saingan UMKM sekarang bukan lagi sesama pelaku usaha di desa atau kabupaten. Saingan kita itu sudah produk impor, masifnya produk impor murah membuat produk UMKM kita makin kalah bersaing,” katanya.
Evita menekankan, pihaknya terus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memperketat masuknya produk impor. Terutama, barang jadi dan barang bekas yang marak masuk ke pasar nasional.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menutup impor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. “Untuk bahan baku, kita masih butuh impor, itu wajar, Tapi untuk produk jadi, apalagi yang bersaing langsung dengan UMKM, seharusnya kita tutup pintunya," ucapnya.
Evita mengingatkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional serta penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menerapkan kebijakan yang benar-benar pro-UMKM.
Menurutnya, pembatasan impor barang konsumsi murah adalah bagian dari langkah nyata untuk melindungi sektor usaha rakyat tersebut. “UMKM adalah penopang ekonomi nasional, tutup impor produk murah yang mematikan usaha lokal,” katanya.
