Cirebon, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati meminta Pemerintah Pusat tidak melempar tanggung jawab persoalan tenaga kesehatan (nakes) honorer ke pemerintah daerah begitu saja.
Tapi harus ada kejelasan bagaimana cara Pemkot membiayai pengangkatan PPPK.
Baca: Bupati MBD Beri Kartu BPJS ke 4.782 Pekerja Rentan & Non ASN
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon ini mengatakan jangan sampai nanti hanya jadi angin surga, Pemda menyetujui mengangkat sebagai PPPK ternyata tidak ada anggarannya.
Pasalnya, sampai saat ini belum adanya kejelasan status tenaga kesehatan (nakes) honorer yang sudah bekerja melayani kesehatan masyarakat.
Jika tidak segera diatasi, maka akan banyak nakes yang di PHK akibat adanya ketentuan penghapusan honorer,” tegas Fitria Kamis (11/8).
Baca: Banteng Surabaya Angkat Peran Orang Tua Dalam Pendidikan
Fitria menilai alternatif lain dari PHK adalah mengangkat para honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Persoalannya, apakah Pemda siap mencover biaya belanja PPPK yang dibebankan pada anggaran daerah? Dan kalau kita melihat kondisi keuangan pemkot saat, itu sangat tidak memungkinkan,” Demikian Fitria.
