Depok, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok menyoroti kenaikan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa tambahan kapasitas fiskal tersebut harus diikuti kebijakan belanja yang terukur dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Hj. Indah Ariani, S.H., saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Indah mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah tersebut. Meski demikian, ia menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani warga.
"Alhamdulillah, pendapatan daerah meningkat. Tetapi Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus dibarengi dengan penguatan kemandirian fiskal," ujar Indah.
Ia menambahkan, optimalisasi PAD tidak boleh sebatas mengejar target penerimaan. Langkah tersebut perlu dibarengi dengan pembenahan sistem pendataan, digitalisasi pengelolaan pendapatan, pengawasan aset daerah, hingga peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Catatan Kunci Fraksi PDIP untuk APBD Depok 2026
- Belanja Modal Terukur: Setiap alokasi anggaran belanja modal wajib memiliki sasaran yang transparan, mencakup lokasi kegiatan, target waktu penyelesaian, hingga dampak konkretnya bagi warga.
- Evaluasi SILPA: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus dijadikan bahan evaluasi atas perencanaan APBD sebelumnya, serta dialokasikan secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Baca: Panen MSP 65 Tembus 12 Ton per Hektare, Ganjar Minta Uji Coba
- Layanan Dasar (Pendidikan & Kesehatan): Transparansi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kemudahan akses informasi publik harus terus ditingkatkan. Di sektor kesehatan, kenaikan anggaran wajib berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas medis.
- Program Konkret Masalah Perkotaan: Isu krusial seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir tidak boleh sekadar menjadi slogan prioritas. Pemerintah daerah dituntut menyusun tindakan konkret dengan indikator keberhasilan yang terukur.
"Persoalan kemacetan, sampah, dan banjir tidak cukup hanya disebut sebagai prioritas. Harus diterjemahkan menjadi program yang konkret, memiliki lokasi, target waktu, dan indikator keberhasilan yang jelas," tegas Indah.
