Nabire, Gesuri.id – DPR Papua Tengah menyoroti serius persoalan konflik bersenjata dan dampaknya terhadap ribuan warga sipil yang mengungsi.
Dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Papua Tengah 2025, Senin (29/9/2025), Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlunya langkah nyata pemerintah daerah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Maximus Takimai, mengatakan program yang tercantum dalam APBD Perubahan 2025 dinilai belum maksimal menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak konflik.
“APBD Perubahan itu belum berdampak kepada masyarakat yang terdampak konflik seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai,” ujarnya.
Takimai mengungkapkan, banyak warga sipil terpaksa mengungsi dari daerah konflik, terutama Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, menuju Kabupaten Mimika dan Nabire. Namun hingga kini, ia menilai belum ada upaya serius dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menangani mereka.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya perhatian dan penanganan serta relokasi khusus bagi pengungsi yang ada di daerah pengungsian,” tegasnya.
Ia juga mendesak Gubernur Papua Tengah membentuk tim terpadu yang melibatkan DPR Papua Tengah, aparat keamanan, serta pemerintah daerah. Tim ini diharapkan mampu mencari solusi penyelesaian konflik dan menangani pengungsi secara komprehensif.
“Supaya masyarakat Papua Tengah hidup tanpa ketegangan, menemukan hidup yang damai untuk melakukan aktivitas sehari-hari,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah tidak lagi mengandalkan pendekatan militer semata. Takimai menegaskan perlunya menghentikan pengiriman pasukan dari luar Papua ke wilayah konflik. Menurutnya, solusi damai lebih dibutuhkan untuk memulihkan kehidupan masyarakat.
