Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Lampung Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Ali Akbar, meminta kejelasan terkait sistem pengelolaan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung.
Hal tersebut ia sampaikan saat membacakan pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (7/7/2025).
"Kami meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, apakah nantinya Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau akan dikelola langsung oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui skema kemitraan lainnya," kata Akbar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kejelasan mengenai sistem pengelolaan pasar sangat krusial agar tidak muncul persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan antarlembaga di kemudian hari.
Menurut Akbar, pengelolaan yang tidak matang juga dapat menimbulkan inefisiensi dalam pemanfaatan aset.
"Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang telah menelan anggaran besar justru menjadi beban karena pengelolaannya tidak terencana dengan matang. Ketiadaan model pengelolaan yang jelas juga berpotensi memunculkan konflik kewenangan, bahkan bisa berujung pada temuan hukum jika tidak disertai regulasi dan tata kelola yang baik," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar keberadaan pasar tematik benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang tradisional, dan pelaku ekonomi kreatif di sektor pariwisata.
"Kawasan Danau Ranau merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Lampung Barat. Pasar tematik ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus objek wisata baru yang menarik. Namun, semua itu sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang diterapkan," tambahnya.
Ahmad Ali Akbar juga menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan pengelolaan pasar ini agar sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian dari visi pembangunan daerah.
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD itu dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial. Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Sekretaris Daerah Nukman, jajaran kepala OPD, serta unsur Forkopimda. Agenda utama rapat membahas pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan bagian dari program legislasi daerah tahun ini.
