Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jepara, Sutrisno, S.E., menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Jepara.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan KUA-PPAS di Aula Gedung DPRD Jepara, Jumat (31/7/2026), yang menetapkan rancangan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 senilai Rp2,505 triliun.
“Ketahanan air bersih harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi,” kata Sutrisno.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah perlunya Pemerintah Kabupaten Jepara terus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan aset daerah secara maksimal, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai belanja daerah harus semakin difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan krisis air bersih yang setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jepara saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat masyarakat bergantung pada distribusi air bersih yang dilakukan BPBD maupun Perumda Air Minum Tirta Jungporo, sementara kapasitas produksi air bersih di beberapa wilayah masih terbatas.
Karena itu, Sutrisno mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara tidak hanya mengandalkan penanganan darurat berupa distribusi air bersih, tetapi juga menyusun solusi jangka panjang. Langkah yang diusulkan antara lain pembangunan, rehabilitasi, dan perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui sinergi PAMSIMAS dan PDAM, penguatan koordinasi antara BPBD, Perumda Air Minum Tirta Jungporo, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan, serta penyusunan peta wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan infrastruktur air bersih pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna didampingi Wakil Ketua Junarso, Pratikno, dan Arizal Wahyu Hidayat. Turut hadir Bupati Jepara Witiarso Utomo, Sekretaris Daerah Ary Bachtiar, jajaran organisasi perangkat daerah, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Jepara. Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, pengambilan keputusan, dan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
