Jakarta, Gesuri.id - Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Dr. Lily MBA, menegaskan fraksinya menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,9 triliun lebih untuk ditetapkan menjadi Perda.
Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan dan peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah agar penggunaan anggaran dapat berjalan optimal.
"Terlebih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan agar meningkatkan kinerjanya," kata Dr. Lily MBA dalam penyampaian pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan APBD TA 2026 pada rapat paripurna DPRD Medan, dikutip Kamis (27/11/2025).
Lily menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama setelah adanya temuan indikasi penggelapan pajak (tax evasion) pada sejumlah objek pajak. Ia menjelaskan bahwa praktik tersebut dilakukan melalui pelaporan pendapatan yang tidak sesuai, penggunaan bukti fiktif hingga pemakaian dokumen palsu.
“Indikasi penggelapan pajak tersebut diduga terjadi pada penetapan nilai pajak tempat hiburan, pajak hotel, restoran, pajak reklame dan objek pajak lainnya. Terkait penggelapan pajak tersebut, diharapkan melibatkan auditor profesional dan independen,” ucap Lily.
Selain soal PAD, layanan kesehatan di Kota Medan turut menjadi perhatian serius Fraksi PDIP. Lily menilai pelayanan Puskesmas masih buruk, ketersediaan obat sering kosong, dan jumlah tenaga medis belum memadai. Ia mendesak perbaikan menyeluruh di RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar, termasuk melalui perubahan status BLUD.
“Pengadaan alat kesehatan, dokter dan tenaga medis yang profesional harus ditingkatkan. Sehingga antusias masyarakat Kota Medan untuk berobat ke rumah sakit tersebut kembali normal seperti sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Lily juga menyoroti persoalan banjir yang tak kunjung terselesaikan meskipun anggarannya cukup besar. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir di Dinas SDA, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.
“Karena kami melihat, dengan alokasi anggaran yang cukup memadai, permasalahan banjir di Kota Medan hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Mohon juga hal ini menjadi perhatian serius saudara Walikota Medan ke depan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan H. Zulkarnaen SKM membacakan laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Medan, Wong Cun Sen. Ia menekankan agar seluruh OPD menjalankan program prioritas tanpa mengganggu kegiatan publik serta meningkatkan kinerja agar anggaran terserap tepat sasaran.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen, dihadiri Wakil Ketua Zulkarnaen, para anggota dewan, Sekwan M. Ali Sipahutar, Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota M. Zakiyuddun Harahap, pimpinan OPD dan para camat.
