Ikuti Kami

Tuti Turimayanti: PAD yang Optimal Kunci Menjawab Kebutuhan Pelayanan Publik

Pentingnya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tuti Turimayanti: PAD yang Optimal Kunci Menjawab Kebutuhan Pelayanan Publik
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jabar ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jabar ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung pada Selasa, 5 Agustus 2025.

“Pendapatan daerah yang optimal adalah kunci untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Kita harus mendorong sistem pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan pajak,” ujar Tuti dikutip Minggu (10/8).

Tuti menilai masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak di beberapa wilayah, minimnya sosialisasi kebijakan pajak kepada masyarakat, serta masih adanya kebocoran potensi pendapatan yang belum terdeteksi secara sistematis.

“Perlu ada penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan stakeholder terkait untuk menciptakan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tuti juga menekankan pentingnya orientasi pengelolaan pendapatan yang tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dan pembangunan yang berkualitas. Maka dari itu, optimalisasi PAD harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil,” tegas Tuti.

Dengan upaya bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, diharapkan Jawa Barat dapat mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang sehat, adil, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh warganya.

Quote