Sintang, Gesuri.id– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyoroti tajam pemangkasan dana transfer daerah sebesar Rp118 miliar.
Selain persoalan anggaran, fraksi juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang untuk segera merespons enam tuntutan dari Forum Komunikasi Petani Sawit Kabupaten Sintang.
Sikap tegas tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan Tiga DPRD Kabupaten Sintang yang digelar di Ruang Sidang Harian DPRD Sintang, Selasa (17/11/2026) pukul 09.00 WIB.
Dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wardianus, S.Sos., pandangan umum ini merupakan respons terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027.
Baca: Berita kumpulan ganjar pranowo hari ini

Meskipun menyetujui Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan krusial bagi pemerintah daerah.
Terkait pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp118 miliar, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Sintang terus melobi Pemerintah Pusat guna memperjuangkan penambahan alokasi transfer ke daerah. Pasalnya, asumsi belanja dalam APBD telah disusun secara terperinci untuk membiayai berbagai program prioritas yang mendesak bagi masyarakat.
Fraksi juga mendorong Pemkab bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sintang untuk berkonsultasi langsung dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan penjelasan resmi mengenai alasan pemangkasan tersebut.
"Apabila pemangkasan dana transfer ini telah menjadi keputusan final, pemerintah daerah harus mencari solusi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Wardianus saat membacakan pandangan fraksi.
Dalam skema efisiensi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan batasan yang jelas:
* Sasaran Efisiensi: Difokuskan pada belanja operasional yang tidak wajib, atau belanja mesin dan peralatan lainnya jika harus menyentuh pos belanja modal.
* Pos yang Dilindungi: Belanja modal wajib, khususnya pembangunan infrastruktur, tidak boleh menjadi sasaran pemangkasan karena vital bagi pelayanan publik dan kebutuhan dasar warga.
Di luar isu fiskal, Fraksi PDI Perjuangan turut mengawal aspirasi petani sawit swadaya. Fraksi meminta Bupati Sintang beserta dinas terkait segera menindaklanjuti enam tuntutan Forum Komunikasi Petani Sawit yang sebelumnya disuarakan di Rumah Betang Tampun Juah, Jerora 1, Sintang, pada 10 November 2026.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi transparansi penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) bagi petani swadaya, penerapan sistem pembelian yang adil, serta standar penilaian kualitas buah yang wajar.

Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Selama ini, petani sawit swadaya dinilai belum mendapatkan perlindungan dan pengawasan optimal dari pemerintah terhadap aktivitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Kondisi ini dikhawatirkan memicu ketimpangan relasi yang membuat petani harus berjuang sendirian menghadapi persoalan tata niaga.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Sintang hadir secara nyata melalui regulasi, pengawasan ketat, dan koordinasi lintas dinas demi menciptakan ekosistem kemitraan yang adil antara petani swadaya dan perusahaan pengolahan kelapa sawit.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembahasan APBD 2027 tidak boleh sekadar berorientasi pada penyesuaian angka anggaran. Kebijakan fiskal daerah harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat, menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta menjawab persoalan riil masyarakat.

















































































