Serang, Gesuri.id – Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Provinsi Banten memicu keprihatinan legislatif.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia industri.
Sorotan tersebut mengemuka menyusul data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMA di Banten yang masih berada di angka 9,39 persen. Menurut Yeremia, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (mismatch) antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
“Perlu ada evaluasi pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi. Keterhubungan antara SMK, SMA, Balai Latihan Kerja (BLK), serta dunia usaha dan dunia industri juga harus diperkuat,” ujar Yeremia, Minggu (15/11).
Yeremia memaparkan, persoalan ketenagakerjaan di Banten tidak hanya menyangkut ketersediaan lapangan kerja, melainkan juga kemampuan menyerap pertumbuhan angkatan kerja secara keseluruhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Banten pada Agustus 2026 tercatat sebesar 6,61 persen—turun tipis 0,08 poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara riil, jumlah penduduk yang menganggur masih mencapai 414,12 ribu orang.
Selain kuantitas, ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kualitas pekerjaan. Porsi tenaga kerja formal di Banten justru mengalami penurunan dari 54,88 persen menjadi 53,35 persen. Penurunan ini dinilai krusial karena pekerja di sektor informal kerap menghadapi persoalan kestabilan pendapatan dan keterbatasan perlindungan sosial.
Ia mencontohkan pertumbuhan jumlah pekerja di sektor konstruksi yang mencapai 70,40 ribu orang. Menurutnya, pertumbuhan sektor ini wajib diiringi dengan jaminan keselamatan serta kepastian hak-hak buruh.
“Pertumbuhan jumlah pekerja harus diikuti dengan kepastian pekerjaan, upah yang layak, keselamatan kerja, dan perlindungan jaminan sosial. Jangan sampai peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja,” tegas politisi tersebut.
Perluasan Kesempatan Kerja Inklusif dan Pemerataan Desa-Kota
Dalam pandangannya, tantangan ketenagakerjaan Banten juga diwarnai oleh ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, di mana TPT wilayah perdesaan tercatat lebih tinggi (8,48 persen) dibandingkan perkotaan (6,14 persen). Oleh karena itu, pemerataan kesempatan kerja harus didorong melalui pengembangan investasi, UMKM, industri pengolahan, hingga sektor pertanian produktif.
Tak hanya itu, Yeremia turut menyoroti tingkat pengangguran perempuan yang menyentuh angka 7,95 persen. Ia mendorong adanya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.
“Perlu ada penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan disertai perlindungan bagi tenaga kerja perempuan,” katanya.
Baca: Ini Resep Hidup Bahagia dari Ganjar Pranowo
Menyongsong efektivitas program pemerintah, Yeremia secara khusus mengingatkan agar anggaran pelatihan kerja yang bersumber dari APBD tidak sekadar berorientasi pada jumlah peserta atau serapan anggaran seremonial. Tolok ukur keberhasilan, kata dia, harus berbasis pada luaran (output) nyata di lapangan.
“Pelatihan kerja yang dibiayai APBD harus diukur dari berapa banyak peserta yang benar-benar mendapatkan pekerjaan atau mampu memulai usaha, bukan hanya dari jumlah orang yang mengikuti atau menyelesaikan pelatihan,” tandasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan investasi yang masuk ke Banten diintegrasikan dengan penyerapan tenaga kerja lokal melalui sistem informasi pasar kerja yang terpadu.

















































































