Minahasa Selatan, Gesuri.id - Gerakan pemberantasan korupsi kini mulai menyentuh desa. Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar (FDW), Politisi PDI Perjuangan, menegaskan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih.
Hal ini disampaikan FDW saat menghadiri kegiatan Penilaian Calon Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Rabu (22/10/2025).
Desa Motoling Dua ditunjuk mewakili Minsel dalam ajang tersebut, berkat upaya pemerintah desa dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Kita ingin semua perangkat desa memahami bahwa kepercayaan publik adalah modal utama pembangunan. Tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan sekecil apa pun,” ujar FDW.
Ia menambahkan, nilai-nilai antikorupsi harus tumbuh dari bawah, dari aparatur desa hingga masyarakat. “Pemerintahan bersih bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi budaya yang harus ditanamkan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri tim KPK RI, Inspektorat Daerah Sulut, serta tokoh masyarakat. FDW berharap kegiatan ini mendorong desa-desa lain di Minsel berlomba menjadi desa yang berintegritas.
Sebagai kader PDI Perjuangan, FDW menilai gerakan antikorupsi adalah wujud dari politik keadilan sosial. “Keadilan tidak akan tercapai tanpa kejujuran dalam mengelola uang rakyat,” katanya.
Ia optimistis Desa Motoling Dua mampu menjadi contoh bagi seluruh desa di Sulut, bahwa tata kelola pemerintahan bersih dimulai dari kesadaran dan keteladanan.
