Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Franky Partogi Wijaya Sirait, mendesak Pemerintah Provinsi Sumut melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini disampaikan menyusul kasus dugaan keracunan massal yang dialami puluhan siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, usai mengonsumsi makanan dari program MBG yang disediakan di sekolah.
Peristiwa itu menimbulkan kepanikan di kalangan guru dan orang tua karena banyak pelajar mengalami gejala mual, pusing, hingga muntah sesaat setelah jam makan siang.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Para korban kemudian dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, seperti RS HKBP Balige, RSUD Porsea, dan Puskesmas Laguboti, untuk mendapatkan perawatan medis. Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga telah mengambil sampel makanan guna dilakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.
Franky menilai kejadian di Laguboti merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak abai terhadap aspek mutu, higienitas, dan transparansi pelaksanaan program.
"Kejadian di Laguboti membuktikan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan di lapangan masih sangat lemah. Program yang seharusnya menyehatkan justru bisa membahayakan jika tidak dikelola dengan standar gizi dan higienitas yang ketat,” ujar Franky di Medan, Jumat (17/10).
Politikus muda PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa aspirasi terkait lemahnya pengawasan MBG sudah banyak disuarakan masyarakat saat dirinya melakukan reses pada 5-14 Oktober 2025 di daerah pemilihannya, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Franky menegaskan dukungannya terhadap kebijakan peningkatan gizi pelajar, namun menuntut agar pelaksanaannya tidak sekadar seremonial.
“Saya mendukung penuh program untuk rakyat kecil, tetapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai prinsip gizi, higienitas, dan keterbukaan, maka program ini justru kontraproduktif,” tegasnya.
Franky menyatakan akan membawa seluruh aspirasi masyarakat ke dalam rapat komisi DPRD Sumut, serta mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat Provinsi Sumut untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan MBG.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran rakyat digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata. Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Sebagai alternatif solusi, Franky mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema bantuan sembako bergizi atau BLT pangan langsung kepada orang tua siswa, agar pengelolaan gizi anak bisa lebih aman dan efisien.
“Orang tua lebih tahu kebutuhan gizi anaknya. Dengan bantuan langsung, daya beli meningkat, pedagang lokal hidup, dan risiko keracunan bisa ditekan,” tutup Franky
