Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Program Satu OPD Satu Desa Dampingan direplikasi oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan.
"Kalau kekuatan yang dari kedinasan kita, saya kira tinggal jalan saja. Replikasi-replikasi menurut saya bisa kita lakukan sebagai satu contoh," kata Ganjar saat memberi pengarahan dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi Desa Dampingan Tahun 2022, secara daring di Semarang, Jumat (4/3).
Menurut Ganjar, replikasi akan baik dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki peta lebih jelas mana daerah kategori merah, kuning dan hijau terkait kemiskinan.
Baca: Banteng Surabaya Laporkan Hasil Kerja Konsolidasi ke Puan
Dengan demikian, ujar Ganjar, target menggeser desa dari merah ke kuning, kemudian kuning menjadi hijau akan cepat tercapai.
"Semua terlibat pasti akan membikin satu cerita bagus. Petanya bisa masuk ke peta desa yang miskin mana ini target yang diambil, diletakkan program dan didampingi sampai ada hasil. Ini yang jadi PR besar kita karena kerja kita mesti bersama-sama," ujarnya.
Orang nomor satu di Jateng itu menyebut model pengentasan kemiskinan di Jateng ini kemudian diintegrasikan pada daerah yang masuk prioritas pemerintah pusat terkait Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
"Treatment kita yang paling berbeda di seluruh Indonesia karena tidak hanya diberikan top up Rp300 ribu saja, tapi kemudian ada gerakan gotong royong spirit yang bagus sekali menurut kita bisa berikan kepada mereka," katanya.
Dari gerakan itu pula, lanjut Ganjar, banyak yang ingin turut serta membantu, salah satunya dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang menghubungi dirinya langsung dan ingin membantu terkait air bersih.
Baca: Alasan Mulia Ini Ganjar Rela Untuk Cukur Gundul
"Ini sesuatu yang sangat membahagiakan dan beberapa perusahaan, meski belum optimal ya ayo kita jawil dengan CSR-nya dan kita kerahkan untuk jadi satu, itu menurut saya akan jadi sesuatu yang sangat bisa efektif untuk kita gerakkan," tegas Ganjar.
Sebanyak 172 desa di Provinsi Jawa Tengah mendapat pendampingan oleh 48 OPD sejak tahun 2019.
Pendampingan dilakukan dengan berbagai program seperti pemberdayaan, rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi dan lainnya
