Tangsel, Gesuri.id — DPP PDI Perjuangan secara terbuka mendorong DPR RI untuk mengambil langkah ekstrem dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait legalitas dan pemenuhan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, di sela-sela melayat ke rumah duka politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (9/11).
Djarot menilai kondisi Gibran saat ini sudah selayaknya ditindaklanjuti secara konstitusional melalui mekanisme DPR karena dianggap tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai wakil kepala negara.
Baca: Ini Lima Gaya Kepimpinan Ganjar Pranowo Yang Tidak Tertandingi
"Kalau menurut saya, Gibran ini sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka bisa diperlakukan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945," ujar Djarot lugas.
Ia menegaskan bahwa konstelasi politik kini berada sepenuhnya di tangan para wakil rakyat di Senayan. PDI Perjuangan sendiri dipastikan telah solid satu suara untuk mendorong proses tersebut, namun keberhasilannya tetap bergantung pada lobi dan kesepakatan politik lintas fraksi.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo Yang Berhasil
“Ya iya, sekarang kan bolanya ada di DPR, kan? Kita dorong supaya DPR menggunakan hak untuk menyatakan pendapat. Sekarang tergantung komunikasi antarfraksi, apakah mereka itu sudah ada kata sepakat,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Djarot membeberkan peta jalan hukum dan politik yang harus ditempuh jika DPR sepakat memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wapres Gibran. Mekanisme formal tersebut harus bergulir secara berjenjang melalui pengujian di lembaga peradilan tertinggi hingga pemungutan suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat.
“Mekanismenya hak menyatakan pendapat untuk meng-impeach Gibran, baru sampaikan kepada MK, MK ke DPR lagi, baru setelah itu ke MPR,” pangkasnya.
