Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez, mendesak aparat penegak hukum menindak tegas sindikat perdagangan bayi yang terungkap dijual hingga ke luar negeri. Ia menilai kasus ini bukan insiden tunggal, melainkan kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan celah birokrasi.
“Praktik perdagangan bayi itu mengancam integritas sistem hukum Indonesia serta melukai nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Gilang, dikutip Selasa (9/8).
Menurutnya, indikasi adanya dokumen resmi berupa kartu keluarga dan paspor pada bayi yang diperdagangkan menunjukkan adanya penyalahgunaan sistem administrasi. Hal ini, kata Gilang, menegaskan bahwa masalah bukan sekadar kelalaian prosedural, tetapi kejahatan sistemik yang terstruktur.
Gilang menekankan perlunya langkah cepat dan tegas dari negara. “Perdagangan bayi harus dihentikan dengan tindakan tegas yang mencakup penangkapan dan hukuman berat bagi sindikat pelaku, serta perlindungan penuh bagi korban,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencatatan sipil, pengawasan rumah sakit, biro adopsi, hingga keimigrasian. Gilang menambahkan, penguatan integritas digital, audit berkala akses data kependudukan, serta pengawasan ketat terhadap lembaga pencetak dokumen identitas dan perjalanan harus segera dilakukan.
“Kita tidak sedang bicara soal kelalaian prosedural, melainkan kejahatan sistemik terhadap anak-anak yang bahkan belum sempat memiliki pilihan atas nasibnya sendiri. Negara tidak boleh menoleransi hal ini dalam bentuk apa pun,” tandas Gilang.
